Hak-hak Dasar Penyandang Disabilitas yang Masih Terabaikan

Kelompok 2:

Pemarapan kelompok 2 - Dok. Susanti Hara

Hasil diskusi kelompok 2 memberikan gambaran masih adanya diskriminasi di sekolah dan masyarakat. Mereka masih melihat tampak luarnya para disabilitas ini, dimana seharusnya mereka melihat kemampuan para disabilitas sehingga masyarakat luas dapat memberikan kepercayaan lebih. 

Dalam hal ini, masih ada juga orang tua yang tidak memberikan hak sipil kepada anaknya yang disabilitas, misalnya saja anak belum punya akta kelahiran dan KTP. Dimana KTP sebagai identitas warga Indonesia sangat diperlukan terkait hak politiknya. 

Dalam hal ini, menurut mereka belum ada perlindungan regulasi.

Kelompok 3:

Dok. Susanti Hara

Hasil diskusi kelompok 3, berupa masih adanya calon siswa ditolak oleh sekolah yang termasuk dalam penolakan hak disabilitas untuk bisa sekolah di inklusi dengan alasan sekolah belum siap dan mampu menerima anak disabilitas dan juga penolakan karena nilai UAS belum keluar. 

Dalam hal ini perlunya regulasi dan koordinasi kelembagaan dengan Dinas Pendidikan, karena hal tersebut terkait dengan hak dasar disabilitas dalam hal hak kewarganegaraan, kesetaraan tanpa diskriminasi.

Kelompok 4:

Pemaparan kelompok 4 - Dok. Susanti Hara

Hasil diskusi dari kelompok 4 yang terdiri dari sekumpulan anak tunarungu menyatakan, fasilitas publik yang belum accessible untuk para penyandang disabilitas, sehingga para disabilitas ini selayaknya melakukan advokasi setelah melalui pendidikan untuk menghilangkan diskriminasi yang belum ramah disabilitas.

Kelompok 5: