Kongres PSSI, Ada "Money" Politik?

Adanya desakan Kongres PSSI tahunan di Bali, besok, Minggu (20/1/2019) yang dibayangi oleh desakan mengubah agenda kongres menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan mengganti Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, terlebih setelah Satgas Antimafia Bola berhasil membongkar praktik pengaturan skor pertandingan sepak bola yang melibatkan sejumlah pengurus PSSI, membuat PSSI kembali akan mengulang kesalahan dengan menghadirkan praktik money politik.

Seharusnya, dengan kondisi PSSI yang seperti sekarang ini, dan benar-benar menjadi sorotan tajam publik pecinta sepakbola nasional akibat dari sederet persoalan yang telah diciptakannya, jangan lagi PSSI membuat ulah.

Terlebih ulah dengan rencana membungkam para voters peserta Kongres dengan uang. Uang yang dimaksud adalah pelunasan uang subsidi kepada Asosiasi Provinsi (Asprov) dan klub-klub sepak bola yang merupakan pemilik suara dalam kongres. 

Besaran uang yang akan dikucurkan kepada setiap Asprov sekitar Rp 150 juta, untuk menggenapi yang sudah dikucurkan lebih dulu sebesar Rp 50 juta, dan untuk setiap klub Liga 3 Indonesia yang masuk ke babak 32 besar senilai Rp 75 juta.

Mengapa PSSI kembali menggali lubangnya sendiri. Kembali melakukan kesalahan yang skenarionya sangat mudah ditebak arahnya oleh publik. Mengapa uang subsidi harus dibagikan pada "injury time" Kongres Tahunan? Apa agar para pemilik suara mengurungkan niatnya mengubah Kongres Tahunan menjadi KLB?

Mengapa ada cara-cara klasik yang mudah ditebak? Rencana pembagian uang subsidi ternyata dengan cepat terendus oleh media. Lagi-lagi para aktornya pemain lama, yaitu setelah Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono dan Staf Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto menghadap Edy di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, Senin (14/1/2019) lalu.

Atas kondisi ini, beberapa pimpinan Klub telah menegaskan pihaknya tak akan terpengaruh dengan rencana kucuran fulus tersebut. Kekurangan subsidi memang wajib dibayarkan, itu memang sudah menjadi hak.  Lalu, mengapa harus dibagikan jelang Kongres? Bukan setelah Kongres?

Kendati PSSI membantah membantah tuduhan pihaknya ingin membungkam pemilik suara, namun mengapa kekurangan uang subsidi akan dibagikan di saat-saat akhir menjelang Kongres? Orang bodoh saja pasti bisa tahu maksudnya, uang itu jadi alat untuk apa!

Voters yang selama ini hanya terdiri dari 34 Asprov, 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 8 klub Liga 4, serta 4 asosiasi (futsal, sepak bola wanita, wasit, dan pelatih), memang sudah ada yang besikap tidak akan terpengaruh dengan uang subsidi tersebut. Namun, apakah kita yakin, voters yang lain tidak akan cari aman dan tetap satu kata dengan sikap PSSI yang seperti sekarang ini?

Sulit rasanya membuat sepakbola nasional bersih dari praktik KKN.  Kembali lagi, harus ada keseimbangan dan perubahan voters PSSI menjadi Asprov + Klub Profesional + Klub Liga Amatir sebesar 60 persen, dan Standing Committee + Suporter + SSB + Universitas sebesar 40 persen.

Ayo para voters, bila memang Kongres harus berganti menjadi KLB, lakukan! Jadikan Kongres ajang perbaikan dan pembersihan sepakbola nasional dari mafia dan sejenisnya. Ayo publik sepakbola nasional, pengamat, media, awasi Kongres.