Mohon tunggu...
Sunandar Umar
Sunandar Umar Mohon Tunggu... Administrasi - Seorang Ayah yang belajar menulis

Lahir di Suli (Luwu) Sulsel. Konsultan dan pemerhati ekososbud

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Strategi Pengentasan Kemiskinan Ala Muhadjir Effendy

20 Februari 2020   18:02 Diperbarui: 21 Februari 2020   13:00 273
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah "kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal "ke-melek-huruf-an" (kemampuan membaca;literacy) serta tingkat kesehatan dan gizi". Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Definisi atau pengertian kemiskinan perlu pula dibedakan antara kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty).

Kemiskinan Absolut diindikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio Garis Kemiskinan Absolut atau proporsi distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang (tidak merata) (ADB, 1999: 26). 

Pada awalnya kemiskinan selalu dikaitkan dengan faktor ekonomis, yang dinyatakan dalam ukuran tingkat pendapatan (income) atau tingkat konsumsi individu atau komunitas. Lembaga donor internasional seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB), sebagai contoh, pada periode sebelumnya menggunakan tingkat pendapatan $ 1 per hari sebagai batas proverty line. Sementara di negara-negara berkembang kemiskinan diukur dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, yang dinyatakan dalam ukuran kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan kalori.

Pandangan di atas jelas berimplikasi pada pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Seperti banyak diterapkan di negara-negara berkembang umumnya upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Para pengambil keputusan memandang pertumbuhan output nasional dan regional yang dinyatakan dalam pendapatan perkapita atau GNP dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya (multiplier effect), yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang berusaha. 

Bila skenario ini berjalan sesuai asumsi tersebut, kemiskinan secara tidak langsung dapat dientaskan. Namun pengalaman menunjukkan peningkatan produk domestik bruto (GNP) tidak dengan sendirinya membawa peningkatan standar hidup masyarakat secara keseluruhan maupun individu. Ada dua alasan mengapa hal tersebut tidak berlaku. Pertama, umumnya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi sehingga secara komparatif tidak memberikan peningkatan taraf hidup secara signifikan. Selanjutnya, adanya ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, membuat output pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata. 

Ada banyak strategi pengentasan kemiskinan di muka bumi ini, namun solusi pengentasan kemiskinan ala Muhadjir Effendy ini benar-benar kreatif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) pada mulanya memaparkan data angka rumah tangga miskin di Indonesia. Seperti yang dikutip dari detik.com, yang ditulis Kamis (20/2/2020), mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaparkan bahwa "masyarakat Indonesia yang berumah tangga mencapai 57.116.000 jiwa, yang miskin mencapai 9,4% atau sekitar 5 juta. Jika ditambah status hampir miskin, maka angkanya mencapai 16,8% atau sekitar hampir 15 juta. Menurutnya, kemiskinan itu sumber penyakit, salah satunya stunting atau kerdil. Selain itu, ada 2,5 juta perkawinan di Indonesia per tahun. Sebanyak 1,9 juta pernikahan di antaranya melalui Kemenag, sisanya melalui catatan sipil. "

Untuk pengentasan kemiskinan tersebut, Muhadjir Effendy mengusulkan strategi menurunkan angka kemiskinan dengan cara menerbitkan fatwa pernikahan antar-tingkat kemampuan ekonomi, tentu saja melalui kementerian terkait yakni Kementerian Agama yang dipimpin Fachrul Razi. "Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," ujar Muhadjir Effendy dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/2), seperti yang ditulis CNNIndonesia Kamis (20/2/2020).

Dengan demikian, dari kacamata Muhadjir Effendy, salah satu masalah angka kemiskinan di Indonesia sulit diturunkan adalah karena orang miskin berjodoh dengan orang miskin. Oleh karena itu, menurut Muhadjir, ada baiknya Menteri Agama, Fachrul Razi, perlu menimbang untuk menerbitkan fatwa orang miskin wajib nikahi orang kaya atau sebaliknya. Dan ini terlihat jadi tawaran solusi yang serius.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun