Ces
Beberapa minggu lalu ribuan kades melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta mereka menuntut Pemerintah pusat dan DPR RI merevisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang masa jabatan kepala desa. Yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Jika di totalkan sesuai masa periode kades akan menjabat selama 27 tahun.
Berdasarkan kutipan Kompas.com masa jabatan 6 tahun berdampak pada Desa. Sebab dengan masa jabatan seperti itu belum cukup meredam konflik sosial yang muncul akibat pemilihan kepala desa.Â
Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra juga kecaman dari masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang bermukim di pedesaan. Karena dengan waktu 1 periode saja masih saja banyak kita jumpai desa yang masih kehilangan marwahnya sebagai desa, sekalipun itu di dukung dengan penganggaran yang besar dari pusat.
Mereka berdalih mereka menyuarakan aspirasi masyarakat, namun masyarakat yang mana..???
Masyarakat desa secara keseluruhan atau masyarakat yang masuk dalam lingkaran politik mereka???
Sementara data dari ICW (International Corruption Watch) setiap tahun menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan di tingkat desa secara konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, sejak tahun 2015-2021 korupsi di tingkat desa negara menelan kerugian mencapai 433, 8 miliar.
 Lilitan korupsi itu meningkat di desa berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi dana besar untuk membangun desa seja rentang waktu 2015-2021 kasus korupsi di desa mencapai 200,1 triliun, namun dengan dana seperti itu belum juga ada pembangunan fisik, manusia, dan ekonomi desa.
Aksi protes mereka terbilang tidak memiliki dasar atau payung hukum yang kuat untuk meyakinkan publik atas apa yang mereka suarakan. Seyogyanya mereka fokus membangun tatanan struktur sosial budaya masyarakat desa, melahirkan pembaharuan atau modernisasi desa bukan menambah kekal masa jabatan.
Perpanjangan masa jabatan kepala desa bukan sesuatu yang substansial dalam memajukan sebab masih ada desa-desa yang membutuhkan tangan-tangan pembaharu dan para karena masih banyak desa-desa yang memasuki zona 3T (Terdepan, Terbelakang, Tertinggal).
Gejala melanggengkan petahana mencuat di permukaan saat masa jabatan presiden penjudi 3 periode langkah ini akan memicu gerakan serentak dari pusat hingga pelosok desa dan dijatuhkan dengan ketukan palu yang sah secara politik dan konstitusional dalam bernegara.
Terlebih pada kepala desa yang saat mencalonkan diri menggunakan money politik. Mereka akan berupaya menancapkan cakar kekuasaannya melalui bantuan-bantuan pada masyarakat untuk membentuk image image atau citra diri pada masyarakat. Apalagi Citra kepala desa dipolis oleh para kurcaci-kurcaci perangkat desa untuk mengalirkan isu positif demi kekekalan rezim.
Karena pemimpin yang membagi-bagikan jangan akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan sebab politik uang ini hanya akan berlaku pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah alias miskin dan tingkat pendidikan yang rendah dengan kata lain bodoh.
Maka pemimpin yang menggunakan jalan setan seperti ini dia tidak akan memberikan peluang pada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan supaya berpendidikan tinggi, dan membuka lapangan kerja agar masyarakat memiliki penghidupan yang layak.
Pola pikir seperti ini akan akan terus memberikan sumbangan agar masyarakat memiliki daya ketergantungan pada sumbangan dan bantuan namun tidak melahirkan kemandirian ekonomi desa dan peningkatan pendidikan masyarakat desa.
