Semenjak keluar surat edaran dinas sosial tentang, yang tidak boleh menerima bantuan BLT,, yang didalamnya terdapat guru komite yang sumber gajinya dari BOS.
Saya dan sejumlah kades resah, komunikasi terus dilakukan, dskusi vi grup kades juga terus berkembang.
Kami berpandangan bahwa gaji guru komite di desa - desa sangat memprihatinkan, kami membayangkan bagaiman perasaan teman2 guru komite.
Keran diskusi mengenai ini dibuka lebar oleh Kaban Keuangan, Salvator Pinto, semua argumentasi di grup disampaikan secara terbuka oleh teman2 Kepala Desa.
Seperti biasanya, Kaban Keuangan selalu merujuk pada regulasi yang ada. Kami bertanya, apa tidak ada kelonggaran kebijakan.
Kaban Keuangan menjawabnya, kalo ada temuan tidak bisa lagi bicara soal kelonggaran kebijakan, semua berdasarkan regulasi.
Saya ingin menyelematkan teman teman kades dari jeratan hukum, jelas Kaban Keuangan.
Pada level pengambil kebiajakan diskusinya sudah final, tapi saya membayangkan bagaimana amukan pikiran teman - teman guru komite di Desa.
Dalam situasi seperti ini saya tetap berpegang pada regulasi yang ada. Dalam rapat penetapan penerima BLT saya akan
memberikan kompensasi kepada guru komite melalui program pemberdayaan tahun 2021.
Saya berkeinginan agar semua warga mendapat BLT kecuali yang tidak dimungkinkan secara regulas.
