Kemerdekaan sering digambarkan sebagai kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk bergerak, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi. Namun, bagi penyandang disabilitas atau difabel di Indonesia, kemerdekaan ini masih terasa seperti janji yang tertahan di gerbang realita. Mereka kerap menghadapi diskriminasi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dalam bentuk stigma, pandangan merendahkan, hingga pengucilan. Banyak yang menganggap disabilitas sebagai beban atau kelemahan, padahal penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama dengan warga lainnya jika diberi akses dan kesempatan.
Akses terhadap fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak bersama masih jauh dari memadai. Trotoar yang tak ramah kursi roda, moda transportasi umum tanpa jalur khusus, dan minimnya signage braille hanyalah sebagian contoh dari hambatan yang membuat mobilitas difabel terbatas. Dalam situasi seperti ini, perjalanan singkat ke kantor atau ke sekolah pun bisa menjadi tantangan besar yang menguras tenaga dan mental. Alih-alih merdeka, mereka justru "terkurung" oleh desain lingkungan yang abai pada keberagaman kemampuan manusia.
Baca juga:
Menakar Keadilan Sosial setelah 80 Tahun Indonesia Merdeka
Ketimpangan akses juga merambah ranah informasi dan teknologi. Situs web pemerintah atau layanan publik sering kali tidak dilengkapi fitur aksesibilitas seperti pembaca layar untuk tunanetra atau teks terjemahan untuk tunarungu. Hal ini menutup pintu bagi difabel untuk mengakses hak administratif, bantuan sosial, atau informasi kebijakan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam dunia yang semakin digital, keterbatasan ini bagaikan tembok baru yang memisahkan mereka dari masyarakat luas.
Diskriminasi juga terjadi di dunia kerja. Banyak perusahaan menolak secara halus atau terang-terangan untuk mempekerjakan difabel dengan alasan produktivitas. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja difabel bisa sama produktifnya---bahkan lebih setia pada perusahaan---jika diberikan fasilitas kerja yang memadai. Penolakan sistematis ini membuat banyak difabel terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan.
Kesenjangan akses ini bukan hanya masalah teknis, melainkan cerminan dari kegagalan kolektif masyarakat dan negara untuk mengakui kemanusiaan difabel secara utuh. Kemerdekaan yang sejati tidak akan tercapai jika sebagian warga negara masih harus berjuang keras hanya untuk sekadar mengakses hak-hak dasarnya.
Aktivisme Komunitas Difabel Memperjuangkan Kesetaraan
Di tengah keterbatasan fasilitas dan diskriminasi sosial, komunitas difabel di berbagai daerah justru menunjukkan kekuatan kolektif yang luar biasa. Mereka membentuk organisasi, jaringan advokasi, dan kelompok diskusi yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan hak. Aktivisme ini bukan sekadar seruan moral, melainkan gerakan strategis untuk mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran publik.
