Upaya Kemenkumham Sulbar Wujudkan Produk Hukum Berkualitas bagi Pemerintah Daerah

(Dokpri)

Mamuju -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Per UU) di jajarannya akan terus memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda)  dalam rangka harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.

Menurut Kakanwil Faisol, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan dalam hal pembinaan hukum Nasional, termasuk produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten.

Baca juga: Kakanwil Faisol Ali: Kemenkumham Sulbar Akan Bekerja Keras Lakukan Perbaikan Layanan kepada Masyarakat

"Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah adalah satu wujud membangun produk hukum daerah yang berkualitas, dan diharapkan dapat memilki manfaat bagi Masyarakat atas produk hukum yang dihasilkan" ucap Faisol Ali pada Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kabupaten Mamuju Tengah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Ruang Baharuddin Lopa, Jumat (14/10/2022).

Faisol Ali menilai, Perda merupakan amanah undang-undang yang harus ditaati dan diharuskan tidak tidak tumpang tindih dengan aturan diatasnya.

"Sehingga Kementerian Hukum dan HAM, atas dasar tugas dan fungsinya membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Perda yang berkualitas" sambung salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu

Baca juga: Upaya Kemenkumham Sulbar Wujudkan Penyusunan Anggaran Berkualitas

Karena, sudah menjadi komitmen Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Perda yang benar-benar bermanfaat bagi Masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Baca juga: Upaya Pemerintah Wujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat yang Lebih Baik

"Dalam tahapan penyusunan terdapat proses pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan yang wajib dilaksanakan, khusus di tingkat daerah merupakan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM" pungkasnya

Lebih lanjut Ia menambahkan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda Kabupaten Mamuju Tengah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Mamuju Tengah ini merupakan wujud komitmen Kemenkumham Sulbar dalam memberikan pelayanan terbaik.