Dr Herman Oesman menegaskan pentingnya sosialisasi untuk merubah mindset masyarakat. Perilaku kolektif tak sadar sampah diupayakan bisa diminimalisir. Selanjutnya perlu ditekankan pentingnya laut dalam kearifan lokal masyarakat. Dimana laut harus dijadikan sebagai "rumah" dengan membangun kearifan lokalnya. Sejak dini perlu diupayakan pengurangan penggunaan bahan-bahan plastik, digantikan dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan yang terpenting perlunya political will untuk membatasi penggunaan bahan plastik di lingkup rumah tangga hinggga ruang publik.
Rekomendasi Focus Group DiscussionÂ
Halikuddin Umasangadji, PhD merekomendasikan strategi untuk menangani permasalahan sampah plastik di kota Ternate adalah dengan membangun kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Dimana setiap siswa-siswi Sekolah Dasar diwajibkan untuk membawa sampah plastik ke sekolah kemudian selanjutnya di daur ulang di sekolah masing-masing.
Rekomendasi dari Irna Sari, PhD (1) Diperlukan roadmap holistik yang terintegrasi dari awal dan akhir untuk mengurangi dan mengantisipasi limbah plastik; (2) Penyadaran pola perilaku: anak kecil, ibu rumah tangga sampai pada pelaku industri. Memasukan penyadaran terhadap lingkungan melalui kesadaran membuang sampah di dalam kurikulum pendidikan juga menjadi menarik; (3) Policy will, atau kebijakan yang diikuti dengan sosisalisasi kepada masyarakat dengan pemberian insentif dan disentif. Diperlukan komitmen dari semua kelompok secara konsisten dan (5) Manajemen waste dengan diperlukan teknologi untuk penanganan sampah plastik.
Sedangkan rekomendasi yang diusulkan Dr. Herman Oesman diantaranya (1) Mencoba merealisasikan ide "Festival Barangka". Barangka sendiri merupakan istilah bagi sungai atau kali mati. Kota Ternate memiliki beberapa kali mati yang oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai tempat membuang sampah.Â
Hal ini menjadi pangkal dari permasalahan sampah plastik di laut, Ternate. Selanjutnya (2) diperlukan pelatihan dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomis dan estetis. (3) Di ranah kebijakan diperlukan pemaksaan pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan (4) mengingat ini tahun politik, mungkin perlu dirancang satu agenda kontrak politik dengan para politisi. "Jika terpilih menjadi anggota DPR/DPRD/DPD diwajibkan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah plastik," mungkin begitu konsepnya.
