Merawat Demokrasi dari Banua: Saat Pemuda Harus Lebih dari Sekadar Penonton Politik

KNPI Balangan Gelar FGD "Merawat Demokrasi": Pakar Ingatkan Ancaman Kemerosotan Demokrasi  dan Tugas Besar Pemuda
Paringin, Balangan --- Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Merawat Demokrasi: Menjaga di Persimpangan Jalan" digelar KNPI Balangan pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Narasumber utama adalah Dr. Taufik Arbain, M.Si., dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik ULM. Dalam paparan bernas yang memadukan teori dan realitas politik kontemporer, Arbain menekankan bahwa demokrasi Indonesia tengah memasuki  di persimpangan jalan kritis dimana institusi masih berdiri, tetapi mutu dan rohnya rawan terkikis bila norma-norma demokratis tidak dipelihara.

Salah satu pokok pikirannya adalah fenomena democratic backsliding yakni kemunduran demokrasi tanpa gejolak dramatis. Proses ini terjadi melalui penyesuaian aturan yang legal tetapi mengebiri independensi pengawas, penyempitan ruang sipil, hingga praktik manipulasi procedural.  " Demokrasi kita seakan dipanggungkan, tetapi ianya diturunkan kualitasnya---pencitraan berkedok keagamaan dan kedermawanan, serta ada "mesin kendali"  yang jangkauannya mampu menempatkan kelompoknya di berbagai lini posisi elit suprastrukrtur dan infrastruktur politik seakan-akan representasi Kalimantan Selatan. 

Parahnya jika yang ditempatkan mereka yang minim kapabilitas. Ini real ada di banua kita!"  ungkap Direktur Banua SurveiArbain mengingatkan, demokrasi bisa "mati perlahan" ketika warganya hanya disuguhkan pilihan terbatas, dibeli dengan  praktik money politik yang dahsyat  dan apalagi menghadirkan figur yang  sekonyong-konyong hanya tampil di saat kontestasi demokrasi. " banua hanya jadi ruang kaplingan politik, seperti kaplingan lahan -lahan tambang orang luar, dan kita hanya pemilih dan penonton saja. Karena itu, merawat demokrasi berarti kerja jangka panjang menjaga aturan main, etika kekuasaan, dan kapasitas kelembagaan, bukan sekadar merayakan kemenangan electoral " ujarnya.

Arbain menegaskan, pemuda tak cukup menjadi "penonton kritis",  mereka harus tampil sebagai policy influencers yang berintegritas.  Aksi-aksi terus digalakkan seperti  memahami hak-hak konstitusional, mekanisme pemilu, serta fungsi kelembagaan.  Dengan bekal ini, pemuda dapat mengawal proses politik secara produktif, berbasis data, bukan reaktif dan tidak beretika.
 Menurut Koordinator S2 Magister Administrasi Publik ini, merawat demokrasi berarti menolak godaan jalan pintas seperti menang tanpa aturan, mengkritik tanpa data, memerintah tanpa ada dialog.  Untuk itu KNPI perlu menjadi pioneer  tata kelola pemilu yang terbuka, partai yang akuntabel, aparat netral,  serta layanan publik yang nyata dirasakan warga harus berjalan serentak buah dari demokrasi.  Di atas semua itu, narasi publik yang sehat---yang dirancang dan disebarkan secara bertanggung jawab oleh elit dan diperkuat kaum muda---akan menjadi vaksin sosial terhadap kemerosotan sunyi demokrasi.