Kita semua tahu bahwa sekarang ini anggaran negara untuk sektor pendidikan sudah semakin baik dan bahkan penyediaan beasiswa juga semakin diperhatikan, namun apakah anggaran itu sudah tepat sasaran? Faktanya adalah bahwa masih banyak anak-anak rakyat miskin yang masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sekolah yang membebaskan biaya pendidikan pada kenyataannya juga tidak secara penuh membebaskan biaya. Pada umumnya masih ada biaya untuk buku dan seragam yang relatif juga tidak murah.
Di beberapa daerah bahkan terjadi fenomena yang meresahkan. Sekolah-sekolah negeri, yang berbiaya murah tadi, dibanjiri oleh siswa-siswi dari kalangan masyarakat yang mampu yang memang mereka punya latar belakang tingkat kecerdasan yang baik sehingga lolos seleksi masuk di sekolah negeri. Sementara itu sekolah-sekolah swasta banyak yang mengalami kekurangan murid karena mereka tidak mungkin menyediakan pendidikan dengan biaya yang murah. Calon siswa-siswi rakyat miskin yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri akhirnya tidak mampu bersekolah. Maka tujuan negara untuk memperbaiki pendidikan rakyat, khususnya rakyat miskin, tetap tidak bisa tercapai.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut seharusnya pemerintah mengambil langkah prioritas dalam memenuhi kewajibannya mencerdaskan bangsa dan melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah negeri seharusnya hanya diutamakan untuk sebagian besar rakyat miskin. Kalau perlu benar-benar gratis. Seleksi penerimaan calon siswa-siswi tidak hanya berdasarkan kemampuan kecerdasan mereka namun juga dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomi mereka yang tidak mampu. Apabila hal ini dilakukan pasti mereka yang cerdas tetapi tidak mampu secara ekonomi tetap bisa mengenyam pendidikan formal dan akhirnya kemampuan mereka bisa berkembang dan pada akhirnya bisa memperbaiki kehidupan mereka.
Bagi mereka yang miskin dan tidak memiliki tingkat kecerdasan yang baik pemerintah juga harus tetap menyediakan pendidikan bagi mereka. Dalam hal ini sekolah-sekolah negeri yang menampung mereka justru wajib menyediakan guru-guru yang berkualitas dan punya tingkat pengabdian yang tinggi dalam mendidik siswa-siswi yang awalnya belum cerdas ini. Kalau perlu pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi para guru yang mau mengabdikan diri dalam pendidikan bagi mereka ini.
Lalu bagaimana dengan para calon siswa-siswi dari masyarakat yang kaya? Nah, di sini pemerintah saatnya melibatkan peran sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah negeri tidak perlu menampung mereka yang dari masyarakat kaya meskipun mereka cerdas. Karena begitulah selama ini yang terjadi, sekolah-sekolah negeri favorit banyak diisi oleh siswa-siswi yang cerdas namun dari masyarakat yang mampu secara ekonomi. Situasi ini harus kita ubah. Para siswa-siswi dari keluarga mampu diarahkan untuk bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang pada umumnya memang tidak mungkin menyediakan pendidikan gratis namun mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan bahkan banyak yang kualitasnya melebihi sekolah negeri. Dengan pola kemitraan pendidikan seperti ini sekolah swasta diharapkan masih tetap bisa bertahan hidup sebagai partner pemerintah dan tidak mengalami kehabisan siswa-siswi seperti yang dialami oleh banyak sekolah swasta akhir-akhir ini.
Demikianlah dengan pola penyediaan pendidikan formal seperti ini diharapkan hak rakyat miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak dapat terpenuhi dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa benar-benar terwujud. Lebih lanjut yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran.
Tulisan sederhana ini hanya sekedar hasil refleksi terhadap pelaksanaan pendidikan di negeri ini dan sedikit sumbang saran untuk kemajuannya di masa yang akan datang. Semoga nasib rakyat miskin lebih diperhatikan dan selanjutnya kesenjangan sosial dapat dikurangi. Merdeka!
Salam damai penuh cinta.
***
Solo, Kamis, 8 Januari 2014
Suko Waspodo
