Isu kampung deret sempat diangkat pada Debat Pilkada pertama kemarin. Pasangan calon lain mempertanyakan janji Pemprov DKI Jakarta untuk membangun kampung deret dan tempat tinggal yang layak bagi warga DKI Jakarta.
Setelah ditelusuri ternyata tudingan bahwa pasangan calon petahana Basuki Tjahja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat tidak menepati janjinya membangun Kampung Deret merupakan hal yang tidak benar. Pemprov DKI Jakarta telah meresmikan kampung deret di daerah Petogogan, Kebayoran Baru dan Tanah Tinggi pada tahun 2014. Kampung Deret ini merupakan program yang dicanangkan pada masa Presiden Joko Widodo masih menjadi gubernur DKI Jakarta.
Grand designpembangunan Kampung Deret sendiri sebenarnya telah dirancang di 24 titik di Jakarta. Tetapi memang banyak kendala yang menyebabkan pembangunan Kampung Deret mengalami hambatan. Salah satu masalah yang paling krusial adalah terkait ketersediaan dan kepemilikan lahan. Saat ini menurut Basuki sudah tidak tersedia lagi tanah negara yang dapat dibangun Kampung Deret. Kalaupun ada, tanah tersebut termasuk jalur hijau sehingga jika dilakukan pembangunan hunian fisik hal itu merupakan pelanggaran hukum.
Masalah lain adalah terkait kepemilikan lahan. Mayoritas rumah kumuh dibangun di atas tanah milik negara atau tanah bersertifikat milik orang lain sehingga jika kesepakatan antar pemerintah provinsi dan pemilik tanah, maka akan sangat sulit melanjutkan pembangunan. Selain itu maraknya oknum pengurus yang ingin mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut juga menjadi kendala.
Apakah program Kampung Deret akan diteruskan ataukah dihentikan?
Pada tahun 2016, Djarot Syaiful Hidayat kembali menyinggung masalah Kampung Deret. Menurut Djarot, Kampung Deret sebenarnya dapat menjadi solusi hunian layak bagi warga miskin khususnya yang tinggal di bantaran sungai. Djarot sendiri menyatakan bahwa ia dan Basuki masih berkomitmen untuk melanjutkan program Kampung Deret, namun demikian butuh kajian yang lebih mendalam agar program ini dapat terealisasi kembal. Selain itu menurut Djarot, Pemprov membutuhkan contoh baru selain dari masa Joko Widodo yakni dua atau tiga prototype contoh Kampung Deret serta menyesuaikan dengan kondisi sekarang.
Oleh sebab itu tudingan dan kekhawatiran bahwa Basuki-Djarot tidak mengerjakan dan melanjutkan program Kampung Deret adalah hal yang salah. Komitmen tersebut masih tetap dipegang dan akan direalisasikan kembali oleh keduanya.
