Waspada! Rayuan Paslon Pilpres

Ditulis Oleh : Sudaryanto*

Bicara soal Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, Dengan Pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-empat, Pasal 22E ayat 1 yaitu Pemilihan Umum tetap dilaksanakan dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Adil dan Jujur. Dengan Sistem Proposional terbuka masing-masiang Paslon menyerukan visi dan misi ataupun program kerja.

Dalam mengkampanyekan visi dan misi atau program kerja masing-masing Paslon, KPU telah membuat Aturan dalam berkampanye yaitu Melarang semua para pendukung Paslon menggunakan atribut partai dan media apapun yang ber-indukasi menyalurkan dukungan. Dan pada tanggal 23 september 2019 KPU (Komisi Pemilihan Umum) membuka atau tanda dimulainya Kampanye Damai pada Pilpres 2019.

Kita pun menggatahui bakal calon presiden dengan No Urut 1 yaitu Jokowi Widodo dan wakilnya K.H. Maruf Amin menggungkapkan "ada 5 hal penting yang akan menjadi fokus di Pilpres 2019 yang disebut program Nawacita jilid II merupakan kelanjutan dari program Nawacita yang belum ter-realisai. Adapun program tersebut diantaranya fokus pembangunan manusia, Pengurangan kesenjangan masyarakat antar wlilayah dengan memaksimalkan laut sebagai penghubung, Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemantapan energi, pangan, dan sumber daya air serta Mengusahakan penguatan pertahanan dan keamanan." Yang diungkapkan oleh Irma Suryani Chaniago mewakili kubu Jokowi-Maruf.

Sedangkan Paslon No Urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya Sandiaga Uno. Mengungkapkan "Visi dan misi Prabowo-Sandi akan menyentuh sektor kebutuhan masyarakat, Meningkatkan kesejatrahan masyarakat karena tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan membanguan ekonomi yang lebih baik lagi." ungkap politis muda Gerinda, Gusmiyadi yang mewakili kubu Prabowo-Sandi.

Para Paslon pun menyerukan visi dan misi serta program kerja yang mereka janjikan kepada khalayak rakyat indonesia dengan cara kampanye damai. Tapi, ada hal yang diswaspadai oleh masyarakat dalam Pilpres 2019, Masyarakat tidak boleh terbuai dan harus "Waspada! Rayuan Paslon Pilpres" karena sebenarnya kita membutuhkan Pemimpian yang bisa mensejatrahkan rakyatnya dari kekuasaan kapitalisme, Membebaskan rakyat indonesia dari Jajahan. Mengapa saya membicarakan tentang Jajahan? Padahal negara kita sudah merdeka pada tahun 1945.

Sementara itu, kita sudah tau. Jikalau negara kita sudah 73 tahun lalu merdeka, Tetapi sebenarnya kita belum merdeka seutuhnya, Banyak Pengusaha-pengusaha asing yang datang ke indonesia untuk mengekploitasi sumber daya alam kita yang sangat kaya ini, Karena itu indonesia membutuhkan sosok pemimpin tegas bukan dalam hal berkata namuan juga bertindak, Agar dapat menggusir para Kapitalisme asing yang masih ada di indonesia dan membuat kita selalu tertekan akan hal perekonomian.

Kapitalisme di Indonesia adalah cangkokan dari Eropa dan terus berkembang tak lepas dari Kolonialisme Belanda. Kedatangan VOC sampai pada masa diberlakukanya tanam paksa merupakan akar dari kapitalisme. Kekejaman tanam paksa merupakan bentuk praktik kapitalisme dengan menggeruk kekayaan Pribumi demi memenuhi kepentingan pemerintahnya.

Penjajahan saat ini, Dapat dibuktikan dengan kasus saham tambang Batubara dan Mineral terbesar di Papua yang dimiliki oleh Perusahan asing di indonesia, Mereka menggeruk kekayaan alam indonesia sejak tahun 1988. Pada 12 juli 2018, indonesia baru bisa memiiki saham sebesar 51% dari yang sebelumnya 9,36%. Negosiasi itu pun dilakukan dengan alot selama 3 tahun. 

Nah, bisa  dibayangkan betapa lamanya Perusahan swasta asing tersebut merauk keuntungan dari kekayaan sumber daya alam di Papua tersebut. Lantas bagaimana dengan rakyat Papua? Apakah mereka hidup sejatrah? Apakah tidak kekurangan sumber air? Padahalkan mereka punya tambang besar yang belum habis didalamnya. Tetepi nyata nya hanya 35,7% pekerja asli papua di perusahan tambang tersebut dan sisanya dari luar Papua dan Pegawai Asing. 

Padahal "Pendapatan perusahan tambang itu yang didapat indonesia tahun 2016 meraup keuntunggan mencapai US$ 3,29 miliar atau sekitar Rp. 44 Triliun angka ini melonjak 24% dibandingkan tahun 2015 hanya US$ 2,65 Miliar atau sekitar Rp. 35,3 Triliun." Menurut laporan Keuangan Perusahan tersebut per-Desember 2016.