[caption caption="sumber foto : detiksumsel.com"][/caption]
Di tengah perdebatan tentang calon kepala daerah yang memilih jalur independen, muncul  berita  yang memalukan sekaligus menampar partai politik.
Tertangkapnya Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi Mawardi atau biasa di sebut AW Noviadi Mawardi oleh  BNN karena mengonsumsi narkoba, sungguh membuat miris.  Bupati muda ini baru sebulan dilantik menjadi  bupati di Ogan Ilir,  salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Pasti belumlah hilang penat dan tegang para parpol pengusungnya serta belumlah hilang rasa senang, bangga dan bahagia para parpol pengusung karena mampu mengantarkan  laki-laki ini menjabat sebagai bupati.
AW Noviadi adalah bupati  yang  berhasil memenangkan Pilkada di Ogan Ilir, kabupaten yang merupakan pemekaran dari Ogan Komering Ilir (OKI). Ia memenangi pilkada  dengan diusung lima parpol yaitu PDIP, Golkar, Hanura, PPP, dan PKS.
Pada gelaran  pilkada yang berlangsung serentak 9 Desember 2015, pasangan AW Noviadi Mawardi-Ilyas Panji Alam mengalahkan pasangan  Helmy Yahya-Muchendi Mahazareki  dan pasangan Sobli Rozali-Taufik Toha.
Melenggang mulus sampai pelantikan, tetapi bupati muda ini bernasib tragis. Betapa tidak miris, ia ditangkap karena kasus narkoba. Miris dan ironis, karena saat kampanye ia mengusung  visi  yaitu Terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketakwaaan pada Tuhan YME, dengan misi  salah satunya adalah  meningkatkan pelayanan mutu kesehatan dan pendidikan. Ternyata baru saja menjabat bupati, ia telah mengingkari misi yang diucapkannya  karena justru terlibat dalam kasus narkoba mengunakan sabu.
Bagaimana tanggung jawab parpol pengusung?
Seperti diketahui publik, beberapa hari yang lalu,  terkait dengan niat Ahok  untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta tahun depan, melalui jalur independen, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengemukakan pendapatnya, bahwa  calon kepala daerah dari jalur independen sah menurut undang-undang-undang (UU). Tetapi, idealnya diusung oleh partai politik (parpol). Kader PDIP tersebut menilai tanggungjawab secara politik bagi kepala daerah yang maju secara independen tanpa melalui dukungan parpol akan sulit.  Beda jika kelapa daerah maju melalui parpol, sehingga akan mudah dmintai pertanggungjawaban karena mempunyai wakil parpol di parlemen.
Jika mengamini pendapat Mendagri  tersebut, untuk kasus Bupati Novi , kira-kira di mana rasa tanggungjawab parpol pengusung tersebut? Apakah hanya cukup dengan memecat bupati Novi saja, habis perkara?
Saya rasa tidak semudah itu. Â Saya kira ini ironis sekali, parpol mengelukan calonnnya tetapi ternyata tanpa pencermatan sama sekali. Parpol yang merasa telah mengusung bupati terpilih hendaknya tidak hanya cukup merasa puas apabila bupatinya di lengserkan.
Saya rasa Parpol pengusung kecolongan dengan track record bupati tersebut. Kenapa?  Saya tidak tahu persis  bagaimana cara parpol memberikan dukungan kepada calon kepala daerah.  Barangkali cukup dengan  melihat kemampuan dia untuk memimpin, kemampuan keuangan dan mendapatkan dukungan warga. Parpol belum secara jeli melihat rekam jejak yang terkait dengan mungkin moral, kesehatan, perilaku, dll. Artinya belum cukup secara detail dan cermat untuk menelusuri rekam jejak orang yang dijagokannya. Apalagi bupati Novi ini menurut Komjen Buwas susdah diincar sejak tiga bulan yang lalu. Artinya sejak ia gegap gempita dalam pencalonan sebagai bupati Ogan Ilir.
