Korupsi adalah masalah yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi yang memengaruhi seluruh masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat terhambat, serta memperlebar kesenjangan sosial.
Lebih dari sekadar tindakan individu, korupsi telah menjelma menjadi budaya yang mendalam dalam sistem birokrasi dan politik. Praktik seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap wajar oleh beberapa orang, yang berakibat pada terkikisnya moralitas bangsa. Generasi muda yang dibesarkan dalam kondisi semacam ini cenderung memandang korupsi sebagai hal yang biasa, bukannya sebagai pelanggaran yang harus dilawan.
Dampak dari korupsi juga dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Kualitas layanan publik menurun, harga barang kebutuhan meningkat, dan proyek-proyek penting sering terhenti karena anggaran dialihkan. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, korupsi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi legitimasi demokrasi, sehingga menghambat proses pembangunan negara.
Upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan adil, sementara masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, serta budaya anti-korupsi harus diajarkan sejak dini. Jika setiap orang menolak korupsi, sekecil apapun, maka langkah menuju tercapainya bangsa yang bersih, adil, dan bermartabat akan semakin dekat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
