Proses pengembangan daerah, data terkait potensi suatu wilayah menjadi input utama bagi perencana kebijakan dan perumus rencana di tingkat lokal. Informasi ini digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengembangan wilayah. Salah satu sumber data yang digunakan hingga saat ini adalah data Potensi Desa (Podes) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini berperan dalam menyajikan informasi yang diperlukan untuk pembangunan di berbagai sektor dan area geografis (spasial).
Pada level administrasi terendah, informasi mengenai potensi wilayah, bahkan hingga tingkat desa, memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Misalnya, dalam upaya mengatasi kemiskinan, data Potensi Desa (Podes) digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan perhatian khusus karena diperkirakan memiliki penduduk miskin atau kantong-kantong kemiskinan.
Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi tentang potensi dan perbedaan yang ada di berbagai tingkatan administrasi di seluruh Indonesia. Ini termasuk tingkat desa, kelurahan, unit pelayanan terpadu (UPT), serta sub-pembagian di atasnya, seperti kecamatan dan kabupaten/kota. Awalnya, tujuan utama Podes adalah untuk mendukung kerangka kerja Sensus, tetapi seiring berjalannya waktu, manfaatnya semakin luas dan sesuai dengan beragam kebutuhan pemerintah.
Data Podes memberikan gambaran mengenai kondisi tipologi, sosial, ekonomi, potensi, dan diskrepansi wilayah-wilayah di tingkat administrasi terendah. Data podes bermanfaat bagi berbagai pihak yang sedang melakukan penelitian, pengambilan kebijakan berbasis kewilayahan. Salah diantaranya Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) bertanggung jawab terhadap desa dan wilayah transmigrasi, termasuk dalam program penggunaan dana desa dan pengelolaan sistem permukiman transmigrasi. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai sumber data untuk mengurai kantong kemiskinan.
Linimasa Podes
Pada tahun 1976, langkah awal menuju pendataan potensi desa dimulai. Fokus awalnya adalah pada pendataan fasilitas-fasilitas yang ada di desa. Data ini hanya dikumpulkan dari sejumlah provinsi tertentu. Meskipun terbatas, langkah ini membentuk dasar pendataan yang lebih luas. Hasil dari pendataan ini disebut Fasilitas Desa (Fasdes).
Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1980, ketika pendataan potensi desa (Podes) pertama kali dirancang. Ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1980. Pada tahun ini, Podes pertama kali digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Penduduk 1980 (SP80), menandai dimulainya pendataan potensi desa secara lebih komprehensif.
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1983, Podes kembali digunakan sebagai kerangka kerja, kali ini dalam Sensus Pertanian 1983 (ST83). Informasi yang dikumpulkan dari Podes menjadi landasan untuk melaksanakan sensus pertanian.
Pada tahun 1986, Podes kembali berperan penting dalam Sensus Ekonomi 1986 (SE86). Data-data yang terkumpul dari pendataan potensi desa digunakan untuk memberikan kerangka kerja dalam sensus yang berfokus pada aspek ekonomi.
Langkah-langkah ini terus berlanjut. Pada tahun 1990, Podes kembali menjadi dasar dalam Sensus Penduduk 1990 (SP90), dan pada tahun 1993, Podes digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Pertanian 1993 (ST93). Setiap kali sensus dilakukan, Podes memberikan fondasi yang penting dalam memahami potensi dan karakteristik desa dalam berbagai aspek, mulai dari populasi hingga ekonomi dan pertanian.
Kejadian khusus dalam sejarah kegiatan Podes dimulai dengan mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 yang berfokus pada Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Instruksi ini memberikan arahan penting dalam pemanfaatan Podes untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Tahun 1994 dan 1995 menjadi titik penting dalam pengembangan Podes. Sebagai tanggapan terhadap Instruksi Presiden, pada periode tersebut, dilakukan pendataan yang terkait dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hasil dari pendataan ini digunakan sebagai sumber data untuk penyusunan indeks desa tertinggal tahun 1994, yang menjadi langkah awal dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di desa-desa tertinggal.
Pada tahun 1996, Podes kembali berperan dalam pengumpulan data untuk Sensus Ekonomi 1996 (SE96). Data yang dikumpulkan dalam konteks ini memberikan informasi yang lebih mendalam tentang aspek ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Empat tahun kemudian, pada tahun 2000, Podes menjadi landasan untuk Sensus Penduduk 2000 (SP2000), yang membantu memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi dan karakteristik populasi di seluruh wilayah.
Tahun 2003, Podes digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Pertanian 2003 (ST2003), yang berfokus pada sektor pertanian di tingkat desa.
Namun, pada tahun 2004, terjadi peristiwa besar, yaitu Tsunami, yang mengguncang kawasan Aceh dan Nias. Akibat peristiwa ini, pendataan Podes di wilayah-wilayah tersebut harus mengadopsi pola yang berbeda untuk mendukung rekonstruksi dan pemulihan daerah yang terdampak.
Pada tahun 2005, Podes kembali menjadi kerangka kerja dalam Sensus Ekonomi 2006 (SE2006), yang terfokus pada aspek ekonomi masyarakat.
Pada tahun yang sama, yaitu 2005, pendataan Potensi Desa kembali dilakukan di Nias, memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai potensi dan karakteristik wilayah tersebut.
Tahun 2008 menjadi tonggak penting dalam pengembangan kegiatan Podes. Pada tahun ini, Podes digunakan sebagai kerangka kerja dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 (SP2010), menandai dimulainya pendataan Podes dua tahun sebelum pelaksanaan sensus.
Pada tahun 2011, peran Podes terus berkembang. Kali ini, Podes digunakan dalam kerangka kerja Sensus Pertanian 2013 (ST2013), memberikan informasi penting tentang sektor pertanian di tingkat desa.
Tahun 2014 membawa peran baru bagi Podes. Selain digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Penduduk 2016 (SE2016), Podes juga digunakan sebagai sumber data untuk penyusunan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Pembangunan Desa.
Pada tahun 2015, Podes semakin diperluas fungsinya. Data yang dihasilkan dari Podes mulai digunakan sebagai salah satu sumber data untuk evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Tahun 2018, peran Podes dalam penyusunan data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Pembangunan Desa terus diperkuat. Podes juga digunakan sebagai kerangka kerja dalam Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
Pada tahun 2019, dimulailah update Podes tahunan yang diberi nama "Pemutakhiran Data Perkembangan Desa". Ini bertujuan untuk menyediakan data yang diperlukan dalam penyusunan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Desa (ID).
Tahun 2020 berlanjut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa, yang masih merupakan bagian dari upaya untuk menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Desa (ID).
Tahun 2021, Podes kembali dilaksanakan untuk memberikan data penting dalam penyusunan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Desa (ID), sambil tetap menjadi kerangka kerja dalam Sensus Penduduk 2023 (ST2023).
Melangkah ke masa depan, tahun 2024 akan menjadi tahun kegiatan Podes berikutnya, di mana pendataan dilakukan dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
