Mengambil Hikmah dari Kisah dari Kerajaan Aceh Darussalam
Sekitar tahun 1400-an, Aceh sudah berkembang menjadi sebuah jaringan perdagangan luas di Asia selatan. Terbentang luas dari Laut Merah di barat hingga ke Canton dan dibagian timur. Terkenal tidak tidak hanya penyebaran Islam di dunia Melayu namun pesatnya bidang perekonomian membuat banyak kerajaan nusantara kagum. Pada masa itu, Aceh ibarat kerajaan modern yang makmur dan kuat.
Kerajaan maritime 'kaya' itu tidak sekadar tentang perdagangan dan pemerintahaan. Kerajaan Aceh Darussalam  juga sangat pintar dalam membangun hubungan baik dengan beberapa kerajaan lainya.. Pada suatu masa, Raja Aceh yang sering disebut juga "Sultan Perkasa Alam Johan" selalu melihat peluang dalam setiap relasi. Dalam setiap kesempatan, Sang Perkasa Alam Johan akan menyambut tamu negara dengan baik dan hormat. Sehingga tidak mengherankan utusan negeri asing ini merasa terkesan dengan mewahnya sambutan dari kerajaan.
Hubungan Dagang Kerajaan Aceh dan Dunia Barat
Dalam sebuah sejarah tertulis, Raja Iskandar Muda telah lama membangun hubungan dengan kerajaan inggris. Tahun 1615 Sulthan mengirimkan surat kepada Raja Inggris James I.
"Surat daripada Seri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat, raja yang beroleh martabat kerajaan, yang dalam takhta kerajaan yang tiada terlihat oleh penglihat, yang tiada terdengar oleh pendengar, yang bermahligai gading, berukir kerawang, bersendi-bersindura, bewarna sadalinggam, yang berair mas, yang beristana sayojana menentang".
Coretan di atas menjadi salah satu bukti adanya hubungan diplomatik antara Kerajaan Aceh dan Inggris. Tentu tak hanya sekadar hubungan diplomatik biasa, karena Aceh dan Inggris pernah menandatangani Perjanjian Persahabatan Abadi (Perpetual Friendship Treaty) antara Inggris dan Aceh di abad ke 17. Isi perjanjian tersebut menyatakan kedua negara akan saling membantu dari serangan pihak lain. Namun, pada tahun 1879an Inggris mengkhianati perjanjian ini. Ketika negeri ratu Elisabeth memutuskan menandatangani Perjanjian Sumatra (Sumatran Treaty) dengan Belanda untuk menguasai nusantara.
Selain itu, kerajaan Aceh sejak dulu sudah membangun relasi dengan  negara eropa lain seperti Perancis. Pada priode (1838-1870) Sultan Ibrahim menulis sepucuk Surat kepada Raja Louis-Philippe pemerintah Kota Marseille. Sultan ingin menghidupkan relasi lama antara Perancis dan Aceh yang sebelumnya pernah ada pada zaman kakeknya. Sultan mencoba merajut kembali hubungan ini untuk menghambat Belanda yang tidak terbendung. Tulisan secarik kertas itupun disambut dengan baik oleh Louis-Philippe. Ia langsung membuat sepucuk tulisan yang mengungkapkan hasratnya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Aceh.
Tidak hanya berelasi dengan Inggris dan Perancis, Anthony Reid dalam bukunya "An Indonesian frontier: Acehnese and other histories of Sumatra" ia mengatakan "Aceh telah memiliki hubungan diplomatik yang luas, sesuatu yang jarang dimiliki oleh sebuah kerajaan kepulauan. Sepanjang abad 16 hingga awal abad ke 19." Jauh sebelum kepemimpinan Iskandar Muda, Sultan Alaaddin Syah al-Kahhar mengirim surat kepada Sultan Sulaiman Agung Kerajaan Usmani-Otoman Turki 1566.
Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Muhammad Ghauth, seorang Duta Besar yang diutus Sulthan Ibrahim pernah diberikan dua misi penting. Ia ditugaskan membawa surat ke Constantinople perihal dukungan diplomasi dan militer oleh Turki.
Diplomasi masa kini
Indonesia, salah satu penggagas berdirinya lembaga ASEAN 8 Agustus 1967 di Bangkok. DI ASEAN Indonesia banyak memberikan masukan atau ide seperti penegakan HAM, pembentukan komunitas keamanan se-Asia Tenggara, serta anjuran adanya pergelaran budaya atau kunjungan antar delegasi negara secara berkala.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia merupakan bagian dari anggota ekonomi Asia Pacific Economic Coorperation (APEC). Sebuah organisasi yang memfasilitasi interaksi bisnis dan kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi antarnegara Asia Pasifik. Kedudukan Indonesia menonjol pada 1994, yaitu ketika berperan sebagai ketua sekaligus tuan rumah penyelenggaraan APEC. Saat itulah lahir kebijakan Bogor Goals yang membahas perdagangan dan investasi internasional. Sampai kini, kebijakan itu masih menjadi acuan dan ukuran pencapaian bagi para pemimpin APEC.
Sebagai ajang diplomasi untuk Indonesia, baru-baru ini Indonesia menjadi tuan rumah IMF and World Bank Annual Meeting.  Pada perhelatan itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan siap berkontribusi secara global. Itu adalah kunci dalam  penuntasan masalah kemiskinan dan rendahnya mutu SDM sebagai pondasi kemakmuran dalam pergerkan ekonomi. Â
Peran Indonesia sebagai Pemimpin Regional
Pada tahun 2011, Indonesia ikut serta dalam upaya perdamaian Kamboja dan Thailand. Marty Natalegawa-Menteri Luar Negeri (Menlu) saat itu, melakukan shuttle diplomacy tepat satu hari setelah terjadinya baku tembak antara kedua negara. Marty menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong dan Menlu Thailand Kasit Piromya untuk membicarakan langkah penyelesaian konflik di kedua kawasan Asia Tenggara.
Hal itu bukan yang pertama kalinya bagi Indonesia. Tahun sebelumnya pada 1988 dan 1989, Indonesia menggagas Jakarta Informal Meeting menyikapi konflik antara Kamboja dan Vietnam. Menlu Mochtar Kusumaatmadja disusul Menlu Ali Alatas membawa perwakilan negara tersebut untuk berdiskusi menyelesaikan masalah dalam suasana informal. Sebuah model diplomasi baru khas nusantara.
Baru-baru ini, Mentri Luar Negeri RI, Retno Marsudi datang langsung ke perbatasan kota Yaman dengan misi kemanusiaan dan perlindungan warga negara. Setelah melalui berbagai kesulitan, misi kemanusiaan itu akhirnya dapat mendaratkan pesawat angkatan udara Indonesia  untuk memindahkan WNI di kota Aden ke wilayah aman. Ancaman perang, bom dan tebaran peluru tidak menyutukan semangat  untuk menyelamatkan anak bangsa disana.
Bagaimana diplomasi Indonesia terkait konflik Myanmar ? Pada 4 sepetember 2017 lalu, di Rakhine State, Retno bertemu langsung dengan pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. Sebagai amanah masyarakat Indonesia dan suara dunia International agar krisis kemanusiaan dapat diselesaikan. Krisis ini telah menjadi perhatian besar masyarakat Internasional. Hasilnya, Pemerintah Myanmar berkomitmen untuk segera mengatasi konflik tersebut.
Indonesia juga berhasil merekomendasikan hasil tersebut kepada PBB dan pemerintah Myanmar untuk  segera mengimplementasikan laporan pertemuan Rakhine State. Akhirnya dibentuk sebuah Komite  Khusus untuk mengawal resolusi Myanmar. Selain itu, pembentukan Aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) menjadi salah satu cara untuk terus memantau penyelesaian konflik dan  memberi bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan relief.
Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bagaimana diplomasi Indonesia berjalan  sejak sejarah masa lalu. Mulai dari, bagaimana sultan kerajaan dahulu menjalin persahabatan dengan negara-negara dunia. Dan bagaimana Indonesia di Era Demokrasi modern ini menampilkan diri dan mengambil peran dalam dunia politik internasional.Â
Saya yakin bangsa Indonesia memang bisa menjadi penengah dan bagian solusi di dalam penyelesaian konflik internasional. Bangsa Indonesia dengan sifat kehati-hatian dan ramah menjadi modal penting dalam mencapai kesepakatan diplomasi.
Indonesia, a beautiful country with people's welfare and peace.
Penulis
Rizki Maulida
Mahasiswa Master di Kota Henan,
Anggota Pusat Kajian BRI PPI Tiongkok
