Film Farha merupakan Film yang ditayangkan Netflix yang mengangkat isu konflik Palestina-Israel dari sudut pandang Rakyat Palestina. Isu Palestina-Israel ini sangat jarang diangkat media media mainstream barat.
Film yang mulai ditayangkan pada Kamis 1 Desember 2022 ini menjadi perdebatan banyak pihak, khususnya dari Israel. Pemerintah dan media Israel mengecam serial ini karena menampilkan pembunuhan keluarga Palestina.
Film Farha
Film Farha berlatarkan tahun 1948, tahun dimana Palestina mulai diduduki oleh Israel dengan bantuan tentara Inggris. Â Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan seorang remaja Perempuan Palestina yang bersembunyi dan berhasil selamat dari tragedi Nakba. Tragedi Narba merupakan tragedi dimana ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka oleh milisi Zionis untuk mendirikan negara Israel. Dibalik persembunyiannya itu, ia melihat sendiri bagaimana brutalnya tentara Israel yang membantai seluruh keluarganya, termasuk saudaranya yang masih bayi.
Kencaman pihak Israel
Film Farha ini memang mendapat banyak sambutan baik dari semua penontonnya. Namun, Israel menunjukan respon berbeda terhadap film tersebut. Politisi Avigdor Lieberman, Menteri Keuangan dari Partai Kanan Jauh serta Menteri Kebudayaan Israel Chili Tropper  mengecam film itu. Film itu dianggap bohong dan pencemaran nama baik. Upaya yang dilakukan Netflix untuk memutar film tersebutpun dianggap hal yang gila.
Tuduhan pun bermunculan ketika rating Film Farha menjadi satu bintang di database film dan televisi online IMDb. Wartawan dan aktivis pro-Palestina menganggap itu adalah upaya Israel yang menggunakan bot untuk menurunkan ratingfilm.
Meskipun belum bisa menggambarkan konflik Palestina secara utuh, tapi film ini mengangkat isu kemerdekaan Palestina lagi ke permukaan.
Efek dari tragedi Nakba dan invasi berikutnya ke wilayah Palestina berlanjut hingga hari ini. Ada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina tinggal di Tepi Barat yang diduduki oleh Israel. Israel juga mengepung Jalur Gaza, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Israel terus mengusir warga Palestina dari rumah mereka dan menyetujui pembangunan pemukiman ilegal berdasarkan hukum internasional di tanah Palestina.
