Dalam hal ini pemerintah indonesia sangatlah berpartisipasi dengan masyarakat yang kurang mampu atau sangat membutuhkan. Dengan adanya kartu prakerja ini membantu kebutuhan ekonomi sehari-harinya dimasa pandemi ini yang begitu sulit untuk mencari pekerjaan. Bayaknya bantuan dan banyaknya uang yang dikeluarkan pemerintah adalah salahsatu bukti pedulinya pemerintah kepada masyarakat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjabarkan, realisasi anggaran perlindungan sosial yang meliputi pertama, realisasi program perlindungan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp 36,26 triliun atau sekitar 97% dari total anggaran Rp 37,4 triliun. Kedua, program paket sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp 4,46 triliun atau sekitar 65,6 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,8 triliun.
Ketiga, program kartu prakerja telah terealisasi sebesar Rp 19,87 triliun atau setara dengan 99,3% dari total anggaran Rp 20 triliun. Keempat, program bansos beras bagi penerima PKH telah terealisasikan hingga Rp 901,17 miliar. Kelima, program bansos tunai non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 26,27 triliun atau sekitar 81,1% dari total anggaran Rp 32,4 triliun.
Keenam, program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa telah terealisasikan sebesar Rp 13,04 triliun atau sekitar 41% dari total anggaran sebesar Rp 31,80 triliun. Ketujuh, program bansos tunai bagi penerima sembako non PKH yang sudah disalurkan hingga 100% atau Rp 4,50 triliun. Kedelapan, program kartu sembako melalui bansos kartu sembako (BPNT) telah disalurkan hingga Rp 33,97 triliun atau sekitar 78% dari total anggaran Rp 43,6 triliun. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk 8 macam bantuan yang disebarkan untuk para waga negara yang membutuhkan yaitu 138,37 triliun.
