Pada 18-19 November mendatang, ratusan masyarakat Maluku, baik yang berada di Maluku maupun di perantauan, akan berkumpul dan menggelar hajat besar bertajuk Musyawarah Besar Masyarakat Maluku disingkat Mubes MaMa di Ambon.
Para peserta yang akan terlibat dalam Musyawarah Besar Masyarakat Maluku adalah, Pimpinan dan anggota DPRD Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPR dan DPD RI Dapil Maluku, anggota DPR dan DPD RI asal Maluku dari Dapil lain di Indonesia, pimpinan organisasi keagamaan di Maluku.
Selain itu, hadir pula pimpinan perguruan tinggi yang ada di Maluku, organisasi pemuda di Maluku, organisasi masyarakat yang ada di Maluku, para bupati dan walikota se-Maluku, pimpinan Latupati se-Maluku serta pimpinan paguyuban Maluku yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Ikatan Masyarakat Maluku (IKM) Jateng dipastikan akan mengirimkan delegasinya ke acara tersebut.
Pada 18 November, panitia Mubes menggelar seminar bertajuk "Maluku Tanah Pusaka" di Islamic Center, Waihaong, Ambon, dan esok harinya pada 19 November, digelar pembacaan deklarasi di Lapangan Merdeka Ambon.
Ketua Panitia Pelaksana, Tony Pariela mengatakan, Mubes digelar karena belum maksimalnya dukungan pemerintah pusat terhadap wilayah dan masyarakat Maluku. Menurut dia, karakteristik wilayah Maluku belum didukung kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mengalami ketertinggalan, keterisolasian.
Dalam konteks ini, harus ada perlakuan yang berbeda atau perlakuan khusus dari pemerintah melalui desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Secara filosofis Maluku sebagai provinsi kepulauan, haruslah dimulai dari falsafah Pancasila dan paham Bhineka Tunggal Ika yang menempatkan wilayah provinsi kepulauan dalam wilayah NKRI, yakni prinsip pengelolaan pemerintahan NKRI yang menempatkan masyarakat Maluku sebagai penerima manfaat yang berkeadilan dan proporsional.
"Manfaat yang diperoleh masyarakat Maluku terkait hak berpartisipasi dalam pemerintahan, mendapat manfaat sebesar-besarnya dari pengelolaan sumber daya alam serta hak mendapatkan sentuhan pembangunan secara berkualitas," demikian Pariela.
Tujuan pelaksanaan Mubes untuk mengkonsolidasi wawasan ke-Maluku-an dalam realitas NKRI, kedua memperjuangkan keadilan dalam penyelengaraan pemerintahan, serta merumuskan gagasan mempersiapkan calon pimpinan asal Maluku.
Dalam konteks ini, maka harus ada perlakuan yang berbeda atau perlakuan khusus dari pemerintah melalui pemberlakuan “desentralisasi asimetris” dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Prinsip pengelolaan pemerintahan NKRI, juga hendaknya menempatkan masyarakat Maluku sebagai penerima manfaat yang berkeadilan dan proporsional.
Masa keemasan dari partisipasi “Orang Maluku” dalam pemerintahan pascakemerdekaan sampai orde lama, mulai terkikis sejak orde baru sampai saat ini. Padahal, di era Bung Karno, orang Maluku mendapat posisi sangat istimewa , melalui Dr Johannes Leimena (Wakil Perdana Menteri) dan Prof Dr Gerrit A. Siwabessy (Menteri Badan Tenaga Atom Nasional).
Leimena bahkan tercatat sebagai tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai menteri kabinet Indonesia dan satu-satunya Menteri Indonesia yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus.
Mubes ini juga berangkat dari keprihatinan lantaran pemerintah dinilai mengabaikan masyarakat Maluku dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
Kebijakan pemerintah dalam MP3EI berupa penetapan Lumbung Ikan Nasional dan Poros Maritim Indonesia belum dapat memenuhi harapan masyarakat Maluku. Padahal, Maluku memberikan sumbangan yang sangat luar biasa besar dari sektor keualatan dan perikanan. Potensi perikanan 1,7 juta ton per tahun atau sekitar 27 persen dari stok nasional. Adapun kontribusi produksi perikanan di Maluku lebih dari 6 persen produksi nasional.
Selain itu, adanya kesulitan bari putra-putri daerah Maluku untuk tumbuh dan berkembang secara berkualitas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di Indonesia. Masyarakat Maluku merasa, bahwa putra-putri daerah Maluku diabaikan dalam kebijakan Pemerintah Pusat.
Tak heran, acara yang digagas oleh Pemprov Maluku ini mendapat dukungan penuh Gubernur Maluku, Said Assagaf. ”Kami siapkan Mubes Mama ini dengan baik, karena bagi saya kalau mulai dari sekarang kita tidak main, dalam arti tidak membesarkan Mubes ini, maka kedepan nanti ketika terjadi pergantian kabinet, kita tidak juga diperhatikan.
Padahal kita tahu, masa depan bangsa ini ada bagian timur. Makanya dari sekarang saya ingin setiap tahun kita bicarakan ini terus supaya Pemerintah Pusat juga mendengar kita, mendengar apa keinginan masyarakat Maluku,” tegas Said Assagaf, dalam pertemuan mematangkan acara Mubes bulan Juli lalu.
Sungguh ironis, memang. Maluku dengan kekayaan laut yang luar biasa besar harus hidup dalam keterpurukan. Maluku kini tercatat sebagai provinsi termiskin nomor empat di Tanah Air, padahal memiliki 25 blok migas. Bahkan satu blok diantaranya yakni Blok Masela memiliki kandungan sangat besar yang dapat diproduksi selama 30 tahun.
Perhelatan ini jelas bukan lagi sekadar "curhat" masyarakat Maluku, melainkan sebuah sinyal agar pemerintah pusat tidak lagi "setengah hati" memperhatikan Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Maluku.
Menurut hemat saya, tawar-menawar itu tak hanya sekadar diakomodasinya “wakil” orang Maluku dalam pemerintahan, melainkan bagaimana orang Maluku lebih diberdayakan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi di negeri ini. Orang Maluku tak sekadar ditempatkan sebagai penonton dari pembangunan, melainkan sebagai pelaku sekaligus penikmat kue pembangunan.
Orang Maluku, telah banyak berkontribusi dalam kancah nasional dan internasional. Di bidang olahraga, ada Elias Pical yang menjadi juara dunia tinju, juga ada nama-nama besar lainnya dalam Timnas sepakbola Indonesia.
Belum lagi di bidang seni, ada banyak nama penyanyi berkelas asal Maluku, seperti Broery Pesolima, Harvey Malaiholo, Ruth Sahanaya atau Glen Fredly. Dan, masih banyak lagi anak Maluku di negeri ini yang berprestasi di berbagai bidang, yang ikut berkontribusi membesarkan dan mengharumkan nama Indonesia.
Maka, sudah selayaknya, penghargaan yang sama dapat diberikan pemerintah, bukan sekadar “balas jasa” semata, melainkan keharusan sebagai bagian dari membangun wilayah NKRI dan manusia Indonesia seutuhnya.
(Penulis adalah Wakil Sekretaris Ikatan Keluarga Maluku (IKM) Jawa Tengah, delegasi Jateng ke Mubes MaMa)