Transformasi Digital Isu Prioritas G20, Bagaimana dengan Penyandang Disabilitas?

Indonesia memegang presidensi Group of Twenty (G20), sebuah ajang pertemuan yang beranggotakan 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. 

Tentu saja hal ini menjadi kebanggaan Indonesia. Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota dan tuan rumah, G20 adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk turut mengukir sejarah kebangkitan ekonomi dunia setelah pandemi menghantam.

Sebagai tuan rumah selama satu tahun mulai dari awal Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) November 2022 mendatang, banyak manfaat yang akan dirasakan negeri ini. Bagaimana tidak, G20 akan mendatangkan ribuan delegasi dari 20 negara di dunia.

Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sekitar 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Begitu juga dampak pada pariwisata akan meningkat dan memberikan pemulihan ekonomi. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan mendatangkan turis mancanegara hingga 1,8 -- 3,6 juta orang dan menciptakan 600-700 ribu lapangan kerja baru. 

Menurut Menteri Koperasi dan UMK Indonesia Teten Masduki, presidensi G20 mendorong investasi pada UMKM dalam negeri dan 80 % investor global berasal dari negara G20 (g20.org).

Awalnya G20 hanya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sejak tahun 2008 G20 menghadirkan kepala negara dan tahun 2010 dibentuk pula pembahasan pada sektor pembangunan. Sehingga G20 terdiri dari dua pilar yaitu pilar keuangan (finance track) dan pilar sherpa (sherpa track) yang membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan keuangan.

Momentum forum bergengsi ini, Indonesia membawa tiga agenda besar dalam Presidensi G20. Indonesia mengajak dunia untuk bangkit melalui tema "Recover Together, Recover Stronger", pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tiga agenda tersebut adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi yang berkelanjutan.

Ketiga agenda tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan yang ingin diwujudkan bersama negara lainnya menjadi beberapa kegiatan. Menurut Menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani, G20 akan terdapat 150 pertemuan tingkat pimpinan, menteri, deputi, hingga working group selama Indonesia menjadi presidensi. Dari total pertemuan tersebut terdapat 28 pertemuan di bidang keuangan.

Jalur keuangan dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dengan membawakan tujuh agenda prioritas yaitu koordinasi langkah penarikan stimulus (exit policy) untuk strategi pemulihan, mengatasi dampak pandemi covid-19 untuk menjaga pertumbuhan, pembiayaan berkelanjutan, pajak internasional, sistem pembayaran lintas negara, inklusi keuangan (digitalisasi dan UMKM),  dan persiapan penerbitan mata uang digital Bank Sentral.