Upaya preventif tindak pidana korupsi dan pengawasan melekat sudah dilakukan. Andai semua orang menyadari dampak korupsi yang merugikan kehidupan umat, semestinya tugas KPK semakin ringan.
Masalahnya, di Indonesia KPK yang dibentuk berasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perjalanannnya mengalami gangguan dalam menjalankan perannya.
Gangguan itu berasal para koruptor yang "zona nyamannya" terusik. KPK sebagai lembaga negara secara independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, semestinya mendapat perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengingat tujuan KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sejatinya KPK ini tidak perlu dibentuk apabila penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah solid bertekad untuk memberantas korupsi. Namun karena masih ada penegak hukum yang "belum" terbebas dari tindak pidana korupsi, maka dibentuklah KPK.
Kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang menyangkut kerugian negara minimum Rp 1 miliar (pasal 6 c, 11 dan 12).
Jadi KPK itu sejatinya justru turut meringankan tugas dari kepolisian dan kejaksaan. Bukan sebagai pesaing atau yang akan mengambil alih tugas dan kewenangan polri dan kejaksaan, karena masing-masing sudah ada porsinya.
Mengingat tugas KPK yang berat dan penuh resiko baik penganiayaan maupun teror terhadap keluarganya, alangkah baiknya kalau pegawai KPK juga dipersenjatai seperti polisi dan jaksa, bukan untuk gagah-gagahan tetapi melindungi diri dan pengamanan. Hal ini sebagai upaya preventif agar korban seperti Novel Baswedan yang disiram air keras wajahnya ketika akan menjalankan sholat Subuh di masjid dekat rumahnya tidak terulang lagi.Â
Semoga pelakunya segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ganjaran yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimanapun KPK sebagai lembaga independen yang dilindungi oleh UU, artinya lahirnya UU tersebut dibuat oleh pemerintah (Presiden) bersama-sama DPR. Â
Yogyakarta, 5 Februari 2019 Pukul 17.16
