Sejak era reformasi gaji para penegak hukum selalu disebut-sebut sebagai penyebab lemahnya supremasi hukum, sehingga dinaikkan gaji dan tunjangannya berlipat-lipat. Namun demikian KPK masih terus melakukan OTT para penegak hukum yang patut diduga melakukan "jual beli perkara".Â
Kondisi yang memprihatinkan, kalau demikian apa arti gaji terus dinaikkan tetapi juga tidak takut dan tidak jera melakukan korupsi yang melukai perasaan dan menghilangkan "kepercayaan" masyarakat?
Artinya gaji yang tinggi bagi para penegak hukum "belum" jaminan tidak melakukan korupsi. Godaan materi itu sangat masif, akibatnya sering terjadi pertahanan diri untuk bekerja secara profesional, kandas karena situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan menekan. Jadi langit belum runtuh, tetapi penegakan hukum sudah roboh karena ada faktor X yang kasat mata maupun tidak kasat mata dapat mempengaruhi para penegak hukum.
Supremasi hukum dapat dilaksanakan, dimulai dari rekriutmen penegak hukum yang transparan, jujur, kredibel, tidak KKN. Hal ini sudah dilakukan saat penerimaan ASN dilingkungan peradilan secara transparan, terbuka, kredibel, kompeten, jujur.Â
Saya yakin masih banyak lulusan Sarjana Hukum "fresh graduate" yang ideal, bersih, dan mempunyai komitmen tinggi agar supremasi hukum dapat dijalankan sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah. Nilai-nilai kejujuran, etika, komitmen pada profesi, rasa tanggung jawab masih dimiliki oleh para penegak hukum yang mempunyai janji suci kepada Sang Pencipta, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Â
Jadi gaji tinggi sebagai pemicu semangat untuk mengabdikan diri agar hukum tetap tegak walau langit runtuh, dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalaupun masih korupsi sangat setuju bila mendapat hukuman yang membuat "jera", misalnya dipencara di tempat terpencil, terluar, terjauh, atau "dimiskinkan".
Yogyakarta, 18 Januari 2018 Pukul 15.48
