Kenapa ASN dalam Pesta Demokrasi Harus Netral?

Bupati Bantul Drs. H. Suharsono pada puncak acara HUT Korpri tanggal 29 Nobember 2018, kembali menekankan agar Korpri harus  menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik dan Pemilu 2019. Tidak memihak kepada salah satu partai peserta pemilu, tetapi mempunyai hak pilih yang harus disalurkan sesuai hati nurani masing-masing (KR,30/11/2018). 

Penekanan Bupati tersebut sudah tepat karena Korpri identik dengan ASN, walau pada awal berdirinya Korpri dengan Keppres No.81 Tahun 1971, tidak secara tegas menyatakan Korpri harus netral. 

Dalam pasal 4 ayat 1 hanya disebutkan:"Korpri bertujuan ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Republik Indonesia, sebagai syarat mutlak kemajuan di segala bidang menuju masyarakat adil da makmur berdasarkan Pancasila" .

Oleh karena itu Korpri pada era Orba menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu partai politik peserta pemilu yang berlambang pohon beringin yaitu Golongan Karya (Golkar). ASN boleh menjadi caleg yang diusulkan dari organisasi Korpri atau Dharma Wanita, bukan mengusulkan diri sendiri seperti saat ini, yang harus mempunyai modal untuk biaya kampanye. 

Menjadi anggota dewan saat itu sangat terhormat sebagai wakil rakyat, tokoh masyarakat yang berwibawa dan disegani. Namun dalam perjalanannya ASN sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa, khususnya Presiden sampai 32 tahun.

Hal ini dapat berlangsung karena dalam UUD 1945 (asli sebelum dirubah) pasal 7 berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Tidak dijelaskan secara pasti dalam penjelasan pasal 7 tersebut, arti masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya ditulis "telah jelas". 

Kondisi ini membuka peluang untuk menafsirkan, bahwa Presiden setelah lima tahun dapat dipilih oleh MPR kembali, sampai berapa kalinya itu yang tidak jelas. 

Oleh karena itu ketika Suharto terpilih lagi untuk masa jabatan yang ke-7 secara konstitusional sah, karena sesuai dengan konstitusi. Padahal untuk jabatan politik yang lebih rendah sudah dibatasi dapat dipilih kembali, maksimum satu (1) kali masa jabatan

Tahun 1998 yang diawali krisis ekonomi, para aktivis mahasiswa yang berpikir kritis melalukan demo besar-besaran diberbagai kota, yang didukung oleh tokoh-tokoh Nasional seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Amin Rais dan Sri Sultan HB X.

Termasuk di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1998 ada "Pisowanan Ageng". Berkumpulnya semua komponen masyarakat yang besatu padu dengan pita putih di kepala bertuliskan "Pro Reformasi" di Alum-alun Utara Yogyakarta. 

Sungguh waktu itu suasana kompak, rukun, bersinergi, gotong royong (di pinggir jalan disediakan nasi bungkus dan air mineral gratis). Semua jalan yang menuju ke Alun-alun dipadati pejalan kaki untuk mendengarkan orasi Sri Sultan HB X, dan Sri Paku Alam IX. 

Dari utara titik kumpul di UGM, sisi timur di Gedongkuning, sisi barat di Wirobrajan, sisi selatan di jalan Bantul. Inti orasi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, demi persatuan dan kesatuan bangsa dimohon Presiden Suharto mundur dari jabatannya. 

Puncaknya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto benar-benar mengundurkan diri secara konstitusional dan digantikan BJ. Habibie. 

Setelah reformasi, melalui sidang istimewa MPR bunyi pasal itu dirubah menjadi:"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Artinya masa jabatan presiden maksimum hanya 10 tahun, setelah itu tidak dapat dipilih lagi. Baru dapat dipilih lagi setelah berselang 5 tahun, asal masih memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yuncto UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kembali ke ASN yang harus netral, yang secara tegas dikeluarkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bebas dari intervensi politik, netral tidak berpihak pada partai politik. 

Namun tetap mempunyai hak untuk menentukan pilihan politiknya dalam pileg maupun pilpres 2019. Kalau aktif dalam kepengurusan parpol dan mencalonkan sebagai pileg, harus mengundurkan diri sebagai ASN, diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Artinya ASN dalam pilkada maupun pilpres harus netral tidak boleh berpihak kepada calon manapun, tetapi tetap menentukan pilihannya, tidak boleh golput. 

Hak politik ASN dijamin, dan memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Suara politik ASN sangat menentukan, mengingat jumlahnya yang signifikan sebesar 4,5 juta pemilih yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Disinilah makna demokrasi, dimana suara yang diperoleh adalah sebagai amanah yang harus diemban dan dilaksanakan oleh para wakil legsilatif di tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi, dan Negara RI. Juga suara untuk capres dan cawapres siapapun yang menang, wajib didukung agar dapat mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat. 

Bagi yang kalah harus "legowo" menerimanya, tidak perlu saling mencari "kambing hitam", karena semua adalah rakyat Indonesia, bukan orang asing, dan bukan musuh. 

Pilihan boleh berbeda, tetapi Indonesia tetap sebagai tanah air, bahasa, dan bangsa kita bersama Indonesia, seperti yang telah diikrarkan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Yogyakarta, 30 November 2018 Pukul 12.24