Ditulis dari hasil pemikiran bersama: Anandita Laksmi & Erikson Wijaya
Gong Tax Amnesty (TA) baru saja ditabuh dua hari yang lalu. Resonansi gemanya menandakan bahwa kebijakan ini akan segera diluncurkan untuk diikuti Wajib Pajak maupun masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimanapun mereka berada baik di dalam maupun di luar negeri. Implementasi TA di Indonesia secara umum bertujuan untuk: 1) meningkatkan penerimaan pajak (jangka pendek), 2) penambahan jumlah Wajib Pajak, 3) memperluas dasar pemajakan (taxbase), dan 4) dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Keempat tujuan tersebut mewakili upaya untuk mengatasi masalah-masalah klasik yang dalam satu dekade terakhir telah menghambat kinerja Ditjen Pajak dalam menyokong fungsi utamanya sebagai pengumpul dana bagi keberlangsungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pendahuluan
Mengandalkan TA untuk mencapai keempat tujuan tersebut secara bersamaan merupakan praktik yang kini lazim dilakukan di berbagai negara. Sebagaimana diungkap oleh John L Mikesell dalam artikelnya yang dimuat di National Tax Journal tahun 1986 bahwa: “Governments of all kinds have increasingly turned to tax amnesties as part of their fiscal programs. An amnesty typically allows individuals or firms to pay previously delinquent taxes with reduced civil and criminal penalties”.Namun demikian, TA sendiri bukan suatu kebijakan autopilot yang dapat diandalkan mengatasi semua permasalahan tersebut.
Ditjen Pajak selaku wakil dari pemerintah yang membidani lahirnya kebijakan ini harus memiliki dasar yang kuat sebagai bekal untuk mengawal selama proses implementasi dan pasca implementasi. Keberhasilan TA sendiri tidak bisa hanya diukur dengan tercapainya angka target Rp165 triliun hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal. Ada hal yang lebih besar dari itu. Casanegra (2002) mengemukakan bahwa penerimaan pajak bruto (gross tax revenue) tidak sepenuhnya mewakili kesuksesan TA, ada unsur pengurang (offset)yang harus diperhitungkan antara lain: menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena hilangnya kredibilitas Ditjen Pajak, biaya langsung terkait pelaksanaan TA, dan potensi penerimaan yang hilang akibat penghapusan sanksi administrasi.
Berpijak dari pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya Ditjen Pajak memiliki keyakinan valid untuk menunjang pelaksanaan TA. Validitas keyakinian itu terlihat dari ketersediaan perkiraan data WP (jumlah dan nilai) yang akan memohon pengampunan, perangkat hukum (UU) TA yang menunjang, perangkat organisasi dan prosedur kerja TA (termasuk teknologi informasi). Di sisi lain, juga perlu dipastikan kesiapan proses penegakan hukum yang tegas terhadap WP yang (tetap) tidak patuh berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh DJP dan keberadaan proses ini diyakini oleh Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk berpartisipasi dalam TA.
Poin yang disebutkan ini merupakan bagian manajemen pasca amnesti (post amnesty management) yang sebaiknya sudah dirancang untuk dilaksanakan setelah periode TA berakhir (31 Maret 2017). Belajar dari TA yang dijalankan di Washington D.C. tahun 2011, manajemen pasca amnesti dijalankan dengan cara penerbitan surat permintaan klarifikasi data perpajakan (appeal) dan intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak kriteria tertentu (taxpayers with outstanding liabilities/potential that don’t participate). Selain dua kebijakan ini, tindak lanjut juga meliputi penegakan hukum secara persuasif dan aktif untuk menegakkan kembali kredibilitas institusi.
Skenario TA dan dampaknya terhadap core business DJP
Persiapan yang matang dapat berperan penting sebagai penjamin keberhasilan TA. Namun demikian, skenario yang situasional juga perlu disusun agar Ditjen Pajak tidak kehilangan langkah ketika TA mulai berjalan karena kerap kali faktor eksternal membuat rencana aksi yang sudah disiapkan tidak berjalan dengan baik. Artikel ini sekaligus menawarkan tiga skenario yang dapat terjadi beserta langkah antisipasi yang dapat dijalankan untuk mencegah risiko yang dapat terjadi. Uraian mengenai tiga skenario tersebut disusun berdasarkan kemungkinan tingkat keberhasilan selama periode tertentu implementasi TA. Tentunya masing- masing kondisi membawa dampak dengan tingkat yang berbeda-berbeda terhadap core businessDitjen Pajak. Berikut tiga skenario yang telah tersusun menurut situasi yang dapat teridentifikasi:
Skenario I: All is Well
Skenario ini menggambarkan bahwa jika TA berjalan lancar sampai dengan akhir periode program maka akan terjadi realisasi sesuai perkiraan data jumlah WP pemohon yang berpartisipasi, penerimaan pajak melalui TA sesuai target (Rp165 triliun) dan terjadi penambahan taxbase. Jika skenario ini sesuai realita maka risiko relatif kecil, yaitu hanya memastikan data-data WP yang mengajukan TA teradministasi dengan baik (termasuk kerahasiaan) serta pemantauan atas penempatan data repatriasi yang dilaporkan (perlu unit khusus dan training khusus bagi pegawai untuk meningkatkan pengawasan/ special task force). Selanjutnya data-data WP yang dimiliki DJP namun belum dilaporkan dan diajukan TA, tetap ditindaklanjuti oleh tindakan pengawasan dan penegakan hukum.
