Kesimpulan Soedjatmoko

SOEDJATMOKO

Manusia tapal Batas

 

(Bagian terakhir dari 3 tulisan)

 

Soedarsono Esthu

Pustaka MERDEKA

Peran perguruan tinggi harus lebih disesuaikandengan usaha pembangunan masyarakat Indonesia. Ia harus menjadi alat dan abdinya. Disamping memberi pengetahuan serta keahlian dan menjalankan riset, dalam kaitan ini juga menyelidiki dan senantiasa mengawasi aspek sosial dan kultural dalam pembangunan ekonomidan menyiasatkan cara-cara yang sebaik-baiknya untuk mengatasi segala hambatan itu dan untuk menahan kebiasaan-kebiasaan baru. Artinya, ia juga harus mendidik tenaga-tenaga yang dapat menjalankan tugas ini.

Hukum adat serta etnologi hendaknya dikerahkan untuk keperluan ini juga. Dahulu kedua ilmu pengetahuan ini terutama digunakan oleh Pemerintah kolonial untuk mempertahankan stalus quo sosial. Sekarang bahan-bahan penyelidikan itu dapat digunakan untuk melancarkan dan mempercepat pembangunan dan perkembangan kita, dengan mengatasi hambatan yang merintangi perubahan-perubahan sosial dan mengerahkan kekuatan-kekuatan di dalam susunan kebudayaan dan sosial lama yang masih dapat diusahakan dalam taraf kehidupan kita sekarang. Dengan cara-cara demikian ini, persoalan-persoalan pengajaran nasional sudah dipecahkan.

Bukannya karena secara negatif kita menolak segala sesuatu yang dirasakan asing bagi perasaan Indonesia, melainkan karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dewasa ini. Sekali sistem pengajaran dan pendidikan telah disesuaikan, maka dengan sendirinya di dalam kalangan birokrasi akan timbul suatu sikap baru, yang tidak lagi memandang kedudukan sebagai pegawai negeri terutama dari sudut prestise sosial yang menyertainya, melainkan sebagai salah satu dari berbagai-bagai alat masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunannya.

Peranan Pers dan Partai Politik

Adapun peranan pers serta alat-alat lain untuk mempengaruhi pendapat umum tak usah disangsikan bahwa, jikalau pada suatu waktu keadaan politik di Indonesia menjadi sedemikian rupa coraknyasehingga terasa kembali arah tujuan perkembangan politik dan pembangunan kita, maka pers pastilah akan mencerminkan keadaan yang baru itu dan akan menstimulirnya. Sebab ada keyakinan pada para wartawan umumnya, bahwa fungsi pers di Indonesia ini bukannya sekadar hanya memberitakan yang telah terjadi, melainkan juga mengarahkan perhatian serta kekuatan ke arah pembangunan masyarakat Indonesia.

 

Pada hakekatnya di samping pengajaran dan pendidikan yang hasilnya terutama terasa di hari kemudian, partai-partai politiklah yang akan menentukan berhasil tidaknya dan pesat lambatnya perubahan-perubahan ke arah pembangunan ini. Selain pentingnya peranan partai-partai politik dan organisasi-orpnisasi lainnyadalam menentukan politik pembangunan terdapat aspek-aspek perubahan pembangunan yang lebih luas daripada sifat politiknya, yaitu di lapangan sosial serta kebudayaan. Partai-partai politik serta serikat buruh, tani, dan nelayan, merupakan pelopor perubahan tadi.

Organisasi-organisasi tadi merupakan salah satu dari jawaban kita yang bersifat modern atas masuknya pengaruh asing di negeri kita. Sebagai alat-alat politik moderen partai-partai politik kita masih jauh dari sempurna.  Di dalam susunan kekuasaannya, di dalam ikatan-ikatan yang menggabungkan suatu partai politik dan organisasi lainnya dan juga di dalam dinamik kekuasaannya masih terdapat unsur-unsur yang biasanya tidak terdapat di dalam susunan serta dinamik politik di negara-negara yang sudah lebih lama menikmati, serta lebih lama memikul tanggungjawab kemerdekaannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, dalam bentuknya sekarang organsasi-organisasi itu merupakan faktor yang terbesar dalam usaha reintegrasi masyarakat Indonesia. Di dalam pelaksanaan usahanya tidak boleh tidak mereka ini menjumpai bermacam-macam soal yang tidak langsung berhubungan dengan politik, akan tetapi yang tidak dapat diabaikannya.

Sebenarnya, arti suatu partai politik dan juga organisasi-organisasi buruh, tani, dan nelayan akan tergantung dari sikapnya terhadap perubahan-perubahan itu, dan terhadap masalah pembangunan ekonomi umumnya. Agar supaya partai-partai politik dapat memegang peranan yang diminta daripadanya, banyak hal yang harus diubah dalam sikapnya terhadap percaturan politik umumnya. Partai-partai politik ini harus dapat menginsyafi, yang sekarang seolah-olah sudah dilupakan bahwa politik itu bukan hanya alat untuk merebut kekuasaan, melainkan. bahwa berpolitik itu terutama ialah menimbulkan, menggerakkan, mengarahkan dan membimbing kekuatan-kekuatan sosial dalam suatu masyarakat ke arah tujuan yang tertentu.

 

Pembangunan ekonomi sebagai masalah kebudayaan 

1.     Pembangunan ekonomi ialah suatu proses perubahan yang meliputi kehidupan suatu bangsa seluruhnya. Pembangunan ekonomi berarti mempercepat desintegrasi susunan masyarakat yang lama dan mempercepat juga keharusan untuk mencapai reintegrasi masyarakat itu.

2.     Pembangunan ekonomi akan membawa kita melalui suatu taraf perkembangan yang amat sukar, oleh sebab runtuhnya kepastian-kepastian hidup yang lama dengan menghadapi keharusan untuk membentuk kepastian-kepastian serta nilai-nilai yang baru.

3.      Meskipun demikian, pembangunan ekonomi ialah suatu taraf perkembangan bangsa kita yang harus dilalui. Hak menentukan nasib kita sendiri serta pembangunan ekonomi adalah dua syarat yang mutlak dan yang saling berhubungan.

4.      Agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik, maka pertama-tama keharusan kita untuk menempuh jalan pembangunan ekonomi ini harus lebih dirasakan dari pada sekarang. Perlu juga kita lebih sadar sejak sekarang tentang kenyataan bahwa pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya.

5.      Sudah barang tentu karangan ini tidak lebih dari suatu goresan pertama tentang masalah yang luas dan dalam ini. Secara selayang-pandang kita baru menyingung beberapa faktor saja yang perlu diperhitungkan. Kita belum membicarakan peranan agama, baik Islam maupun Kristen, yang sedang dan akan dapat dilakukan berhubungan dengan pembangunan ekonomi kita ini baik secara positif maupun secara negatif. Unsur-unsur di dalam warisan, kebudayaan nenek-moyang kita yang perlu dihidupkan kembali atau diinterpretasikan kembali, masih banyak yang belum kita singgung.

6.      Juga masalah planning dan hubungan serta perbandingannya dengan kebebasan pribadi adalah suatu masalah yang perlu kita selami dan sadari lebih dalam.

7.      Akan tetapi bagaimanapun juga, goresan ini hanya mencoba memajukan beberapa faktor dari masalah yang penting ini, dan menempatkannya di dalam batas-batas pandangan mata kita sebagai perangsang bagi kita bersama untuk menyelami masalah ini dalam kebulatannya, dan, untuk dengan jalan bertukar pikiran mencapai suatu kristalisasi pendapat tentang masalah ini.

8.      Sebab kesadaran dan penjernihan pikiran adalah syarat mutlak untuk memupuk serta membimbing hasrat kita untuk membangun. 

 

Kesimpulan penulis

Dengan demikian, pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan tak lain adalah dengan memulai pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi merupakan masalah kebudayaan, maka dengan itu, mengubah sistem pendidikan nasional adalah menjadi prioritas utama. Mengapa?

Kerena sistem pendidikan nasional kita sekarang ini merupakan pengambilalihan wacana politik etis, yang, dengan sendirinya sangat berorientasi barat sehingga menjadi mahal. Sistem pendidikan yang hendak kita rancang adalah sistem pendidikan nasional yang murah [contectstual teaching and learning] sehingga, setiap manusia Indonesia bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Tentunya model pendidikan nasional kita akan disesuaikan dengan konstruk budaya dan dalam kesesuaiannya dengan dan sejalan terhadap pengembangan infrastruktur [bagunan bahwah] yang memikul dan sekaligus dipikul oleh suprastruktur [bangunan atas].

Dengan demikian pembangunan ekonomi akan merombak seluruh tatanan sistem pendidikan nasional yang nantinya akan bermuara pada pencerahan budaya sebagai jalan menuju nation state. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional akan sangat memperhitungkan dimensi politis manusia Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia dan secara tegas dan jelas telah termaktub dalam Pembukaan UUD 45. Artinya, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sistem hukum nasional kita, harus mengacu pada cita-cita berbangsa yaitu: agar supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 

Diolah oleh: Soedarsono Esthu Sa’Tjiptorahardjo