Pertanyaannya juga, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data akurat tentang jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi, juga di 513 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia?
Bila berbagai media menyebut yang datang ke Job Fair yang dihelat Pemkab Bekasi 25.000, nyatanya, bila dihitung secara benar, bisa jadi sampai ada 30.000an. Sementara mereka bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan yang saya yakin kurang dari 10 persen dari jumlah yang mau melamar karena pastinya lebih dari 25.000 orang.
Lebih dari itu, dari video yang beredar, jumlah pencari kerja yang lebih dari 25.000 orang itu, didominasi oleh generasi muda, usia produktif. Kira-kira apakah semua usia produktif di Kabupaten Bekasi, sudah datang semua ke Job Fair tersebut? Jawabnya pasti belum, dan jumlahnya juga tidak sedikit. Lalu, ke mana yang usianya sudah dianggap tidak produktif? Â Jumlahnya juga tidak sedikit dan masih menganggur?
Artinya lagi, hanya di Kabupaten Bekasi saja, saya yakin ada lebih dari 30.000an orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaan yang layak. Saya yakin, di antara mereka yang datang, tidak semuanya pengangguran. Pasti ada yang sudah bekerja seperti sebagai pengemudi online dan lainnya.
Namun, sebab dari hasil pekerjaan itu, untuk kehidupannya sendiri juga belum layak. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga, sulit memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka, menjadi bagian yang hadir di Job Fair.
Bagaimana dengan 513 kabupaten/kota lainnya di Indonesia? Tentu ceritanya, minimal sama, atau ada yang lebih parah.
Tetapi, dengan kondisi jumlah pengangguran yang sangat memprihatinkan, orang-orang serakah yang tidak punya hati, malah seenaknya, bancakan uang rakyat dengan cara yang legal. Mengusulkan penambahan waktu pensiun, di saat orang serakah lainnya terus asyik masyuk korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan politik dinasti secara terstruktur, tersistem, dan masif (TSM).
Maaf, Bapak Presiden Prabowo, bagaimana mengatasi pengangguran di Kabupaten Bekasi dan 513 Kabupaten/Kota di Indonesia lainnya?
Kalian enak duduk di pemerintahan dan parlemen dan makan gaji dan lainnya dari uang rakyat. Senyam-senyum, ha ha hi hi, saling berkolabirasi membuat aturan dan undang-undang, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan siapa?
People power
Jujur, melihat kondisi dan situasi di Bekasi, dan saya yakin situasi dan kondisinya tidak berbeda dengan di 514 kabupaten/kota lain di Indonesia, sementara "kalian" nampak terus "bancakan" uang rakyat, jangan-jangan rakyat benar-benar bisa marah. Apalagi sudah merasa dibohongi oleh pemimpin yang berkuasa 10 tahun sebelumnya, maka cerita people power dapat menjadi drama baru di Indonesia.
