Kurikulum Merdeka sudah sah menjadi Kurikulum Nasional mulai tahun ajaran 2024/2025. Dengan itu, adakah garansi pendidikan akan bangkit, tidak terkendala masalah klasik. Haruskah dunia pendidikan kita menaturalisasi guru, seperti PSSI menaturalisasi pemain agar berprestasi?
(Supartono JW.29032024)
Di tengah ibadah Ramadan 1445 Hijriah, hari ke-19, saya potret kisah dunia pendidikan Indonesia yang selama ini terus tercecer dari negara lain. Bahkan dari negara Asia Tenggara yang dulunya, mereka belajar dari Indonesia. Tetapi kini mereka malah sudah meninggalkan Indonesia dalam banyak hal.
Oleh karenanya, saya sebut, setelah melalui berbagai tahapan dan ujian, Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024/2025.
Namun, implementasinya tetap bergantung pada kesiapan satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Ada masa transisi hingga maksimal tiga tahun ke depan.
Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peluncuran Permendikbudristek yang menjadi payung hukum diberlakukannya Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional, oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Rabu (27/3/2024) di acara bertajuk Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, di di Jakarta.
Terpuruk
Hadirnya Kurikulum Merdeka yang kini sudah resmi ditetapkan sebagai Kurikulum Nasional, adalah jawaban untuk mengatasi keterpurukan pendidikan Indonesia.
Terpuruknya pendidikan di Indonesia selama ini, sejatinya akar masalahnya sudah teridentifikasi secara terang benderang, siapa yang menjadi biang keroknya. Di mana letak benang kusutnya.
Pemerintah pun, sebenarnya sudah berupaya menangani secara komprehensif, namun hingga kini, masih tetap saya katakan belum lulus dalam mengentaskan sektor benang kusut ini.
Salah satu sumber benang kusut itu, saat Kurikulum Merdeka hadir, di dalamnya ada yang namanya projek P5, yang tentu sudah sangat dikenal oleh guru-guru di sekolah yang dekat dengan Kurikulum Merdeka. Ternyata hanya dengan melihat kasus projek P5, benang kusut itu langsung tampak.
Berdasarkan Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, P5 dalam Kurikulum Merdeka adalah projek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat maupun berbasis masalah di lingkungan sekolah.
Sebab saya ikut membantu beberapa sekolah dalam projek P5 ini, saya  mendengar keluhan dari para guru bahwa projek P5, fokusnya justru lebih ke selebrasi, namun kurang menekankan profil Pancasila. Kasihan peserta didik yang kurang mampu dari segi ekonomi, pasalnya projek P5 pasti membutuhkan "modal".
