Perayaan HUT RI ke-75 tinggal menghitung jam. Terlepas dari tradisi perayaan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena kondisi virus corona, ada catatan yang dapat saya ungkap tentang kondisi Indonesia sejak merdeka hingga kini NKRI akan genap berusia 75 tahun.
Catatan yang paling menonjol adalah lunturnya kedaulatan rakyat di negeri ini. Padahal sebagai negera demokrasi, kekuasaan dan panglima tertinggi di Republik ini adalah kedaulatan rakyat.
Saat para pejuang dan pahlawan berhasil melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan, sejak itulah sebagai negara demokrasi, Indonesia terus dikuasai oleh otoritasisme hingga kini jelang 75 tahun malah berubah kental menjadi kekuasaan oligarkis.
Kentalnya oligarkis dan lunturnya kedaulatan rakyat, bahkan semakin terbaca dan nyata negara ini juga kembali dalam otoritasisme, saat penguasa negeri ini, dalam periode kedua kepemimpinannya  mengungkapkan akan menjalankan dengan tanpa beban saat berpidato sebelum pelantikan kabinet.
Saat itu terdengar ungkapan bahwa dalam kepemimpinannya di periode kedua ini tidak memiliki beban apa-apa dan malah menyebut akan mengambil keputusan-keputusan yang gila, yang miring-miring untuk negara ini akan kita kerjakan.
Bahkan pimpinan MPR RI pun secara terbuka mengungkapkan tentang kepemimpinan yang sudah dikendalikan oleh cukong, partai politik, dan elite partai, sementara rakyat hanya diperas dan diambil suaranya demi mereka dapat kursi kekuasaan. Namun, setelahnya suara rakyat tak didengar bahkan dibungkam.
Inilah kondisi NKRI terkini, lepas dari penjajahan negara lain, justru kembali dijajah oleh anak bangsa sendiri dan para pengikutnya, namun tetap dikendalikan oleh "cukong" yang akibatkan negeri ini terus dalam cengkeraman oligarkis yang otoritasisme.
Lepas dari belenggu penjajahan negara asing dengan darah dan nyawa, kini tetap dijajah oleh anak bangsa sendiri yang juga dikendalikan oleh cukong (dalam dan asing).
Bahkan sebelum perayaan HUT RI ke-75, munculnya logo dalam spanduk HUT RI, yang terus menimbulkan polemik, seperti diskenario, agar Republik ini gaduh.Â
Mengapa pemimpin negeri ini terus membiarkan polemik logo dalam spanduk yang jelas-jelas menimbulkan riak disintegrasi bangsa. Mengapa tidak segera menarik spanduk yang logonya membikin konflik?
Sebab karena logo, sungguh miris, kata-kata kasar, umpatan, perseteruan, dan perpecahan nampak kentara keluar dari para pengagum pemimpin dan terus berseteru dengan "rakyat" mayoritas.
