Lalu, kepada rakyat, pemerintah pusat cukup dengan anjuran. Akibatnya banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah pusat sangat paham akan apa yang selama ini dikeluhkan tentang cara mereka melakukan PPADC19, tetapi tetap santai, tutup telinga dan mata.
Justru yang lebih penting bagi mereka adalah tetap bersimpati, memberi hati, membebaskan rakyat bergerak, demi masyarakat tetap "jinak" mudah dikendalikan, tidak rusuh, ekonomi para cukong pun tetap aman terkendali.Â
Ujungnya pemerintah tetap dapat menjalankan program-programnya, termasuk utamanya meninggalkan dan mencatatkan sejarah lahirnya ibu kota baru RI.Â
Barangkali itulah yang dapat saya rekam dari semua narasi menyoal PPADC19 dari pemerintah Indonesia. Mungkinkah benar? Anjuran menjadi politik yang memang dipilih oleh Presiden Jokowi dalam rangka menyelamatkan semua? Terutama program mencatatkan sejarah itu?Â
Maka, politik tegas melaksanakan aturan hanya ditujukan kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait sesuai instruksi dan perintah istana.
Menarik simpati dan hati jutaan rakyat, dengan anjuranmasih lebih penting, barangkali karena tujuan "itu". Allah maha tahu.
