Kerajaan Arab Saudi berdiri tanggal 23 September 1932. Terbentuknya kerajaan ini didasari oleh kemenangan politik Dinasti Su'ud dalam menggunakan gerakan dakwah pembaharuan sebagai politik kekuasaan.
Strategi tersebut dapat dilakukan oleh Dinasti Su'ud karena Dinasti ini memiliki hubungan erat bersama gerakan dakwah popular Wahhabi. Bahkan, hubungan tersebut telah terjalin sebelum berdirinya kerajaan sekitar abad 18.
Kesepakatan antara Abdullah Ibnu Saud penguasa suku di wilayah Di'iyyah dengan Abdullah Ibnu Abdil Wahhab yang merupakan seorang ulama penganut mazhab Hambali dengan ciri khas ajarannya menentang keras perilaku bid'ah. Keduanya pun telah sepakat untuk mendirikan kekuasaan demi memperjuangkan paham keagamaan Wahhabi.
Keduanya saling berusaha untuk menyebarkan kekuasaan dan paham Wahhabi ke seantero Jazirah Arab. Namun, perjuangan itu membuat permusuhan yang mengakibatkan peperangan dengan Utsmani.
Perang Dunia 1 menyebabkan kekuasaan Utsmani melemah, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Saudi. Hal tersebut malah menyebabkan kekuasaan Sehingga menjadi momentum untuk Saudi mendeklarasikan kerajaannya (Abdullah, 2019: 161-162).
Dalam pembentukan kerajaan tersebut, Arab Saudi mengambil sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu negara di mana Arab Saudi menjadi negara yang tidak demokratis dan otoriter. Sehingga masyarakat Saudi hanya bisa menerima apa yang sudah menjadi pilihan bagi kebijakan kerajaan (Nur, 2013: 99-100).
Bila dikomparasikan dengan era yang telah memasuki modernisasi ini, di mana kebebasan bagi kehidupan manusia sangat diunggulkan, sistem ini pula dapat menungkinkan menghadirkan ancaman mengenai tidak dapatnya menyesuaikan kondisi global yang sedang berkembang.
Secara teori, kebebasan manusia banyak diakomodir oleh sistem demokrasi yang berkembang pada zaman modern seperti sekarang ini. Sehingga jika terus seperti ini, akan rentan revolusi dan reformasi.
Salah satu bentuk paling menonjol berkaitan dengan tidak adanya kebebasan di Arab Saudi adalah perihal kebebasan terhadap aktivitas perempuan di ruang publik. Sulit sekali perempuan untuk berperan dalam sektor publik.
Sulitnya mendapatkan akses hiburan di ruang publik, seperti: konser, bioskop, dan sebagainya. Tidak hanya untuk perempuan lokal, aturan juga mengikat untuk perempuan asing. Perempuan asing yang mengunjungi Saudi harus memakai Abaya hitam ketika di ruang publik (M.Yusdi, 2006).
Seiring berjalannya waktu, aturan Arab Saudi dalam hal pembatasan aktivitas di ruang publik akan mengalami pelonggaran. Hal ini dikarenakan Arab Saudi sedang menghadapi era modern. Ditambah dengan perjalanan Arab Saudi di era modern ini memunculkan beragam tantangan. Mulai dari perjuangan perempuan untuk kesetaraan, isu kemiskinan, hingga isu melemahnya sektor minyak Saudi.
