Korupsi sudah menjadi budaya bagi rakyat Indonesia, hal ini bukan saja terjadi di lingkungan pemerintahan tetapi juga swasta termasuk perseorangan. Saya tidak mau menggunakan kata “sepertinya” karena hal ini sudahlah kenyataan.
Hampir setiap hari ada saja media massa yang memberitakan korupsi, ini belum lagi yang tidak atau belum atau sengaja ditutup-tutupi diketahui. Orang-orang pintar bilangnya bahwa kasus korupsi ini terlihat seperti efek gunung es, yang terlihat hanya bagian yang dipuncaknya saja. Masih banyak kasus serupa yang belum kelihatan tersembunyi di bawah permukaan laut.
Upaya-upaya pemerintah untuk membentuk badan-badan yang mengurusi masalah praktik korupsi itu patut untuk kita hargai. Semoga dengan berjalannya waktu, semakin banyak kasus korupsi yang terbongkar dan semakin banyak uang negara yang hilang dapat dikembalikan. Tulisan saya ini tidak membahas tentang praktek korupsi dalam skala besar yang kini sedang diurusin oleh pemerintah, tetapi saya hanya mau membahas yang kecil-kecil saja dulu.
Sering sekali secara tidak sadar, kita melakukan hal-hal kecil yang justru telah menyuburkan praktek korupsi di masyarakat. Sungguh hal ini bukanlah sesuatu yang sehat, sementara kita menentang praktek korupsi, tetapi pada saat yang sama kita juga mendukung praktek korupsi itu sendiri.
Satu contoh sederhana saja, banyak dari kita yang memberi biaya lebih dari biaya resmi ke oknum agar supaya urusan kita lancar di pemerintahan, misalnya waktu mengurusi surat-surat di Kelurahan, mengurus SIM/STNK, dan sebagainya. Waktu pengurusan perpajangan passport kami di imigrasi, istri saya meminta saya untuk membayarkan sejumlah uang melebihi biaya resmi yang tercantum di papan pengumuman. Saya keberatan, dan saya bilang kalau saya hanya akan membayar sesuai biaya resmi saja. Istri saya malah marah ke saya, mengatakan kalau saya itu pelit, sok idealis, sok suci. Istri saya malah nasehatin saya bahwa kalau tidak bayar lebih, suatu saat nanti punya urusan di kantor imigrasi tersebut biasanya kita akan dipersulit. Tapi saya ngotot, hanya mau memberi sebesar biaya resmi saja. Kalau suatu saat nanti saya dipersulit, kita lihat saja nanti.
Praktek gratitude seperti ini justru menyeburkan korupsi itu sendiri, dan sering sekali kita tidak menyadarinya. Budaya gratitude akan membuat oknum-oknum pemerintah menjadi berharap “balas jasa” atas bantuan yang dia berikan. Oknum-oknum pemerintah itu justru akan semakin sering mempersulit hal-hal yang sebenarnya gampang, dengan harapan bahwa ini akan membuka jalan baginya untuk bertindak sebagai pahlawan dan akhirnya mendapatkan bayaran atas kepahlawanannya itu.
Singkatnya, marilah kita memulai pemberantasan korupsi dari diri sendiri dulu. Mulai saat ini kita harus menghilangkan budaya sungkan karena hanya memberi biaya resmi, dan tidak memberi uang terima kasih kepada oknum pemerintah. Kita perlu harus tahu bahwa mereka sudah digaji untuk jasa yang mereka berikan. Kalau gaji kecil dijadikan alasan, aku rasa lebih banyak lagi orang Indonesia yang bergaji jauh lebih kecil dari pegawai-pegawai pemerintah itu. Apakah ini lantas membolehkan orang-orang itu (yang bergaji kecil itu) melakukan sesuatu yang melanggar aturan?