Pileg dan Pilkada Telah Menghancurkan Moral Bangsa

Jika ada dan banyak pasangan calon bupati/wakil atau pasangan calon walikota/wakil yang berani mengeluarkan milyaran rupiah bahkan puluhan milyar rupiah untuk "membeli" partai, apakah sesudahnya mereka akan mengikuti proses pilkada secara normatif dan tidak menghamburkan uang lagi? Oh, tunggu dulu. Justru mereka inilah yang potensial untuk bermain uang habis-habisan dalam pilkada. 

Adalah sangat naif kalau selama ini ada himbauan-himbauan dari Polri, Bawaslu, dan Pemerintah Pusat agar para pasangan calon kepala daerah atau walikota yang akan bersaing dalam pilkada serentak tidak melakukan money politics. Nonsense. Tidak ada artinya himbauan itu, dan tidak akan dituruti.

Jangan pula pernah berpikir bahwa KPUD dan Panwaslih akan bertindak sebagai wasit yang adil dalam pilkada ini, yang akan menindak pelaku money politics. Tidak bakal, sebab anggota KPUD dan Panwaslih akan mengambil kesempatan pilkada ini untuk bermain, untuk cari uang. Dalam proses pencalonan kepala daerah dan walikota saja sudah banyak anggota KPUD dan Panwaslih yang bermain. Contoh, lihat di Humbahas (Sumatera Utara), KPUD dan Panwaslih meloloskan pasangan calon yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat, sehingga sampai hari ini pun belum jelas di Humbahas berapa pasang dan siapa yang akan bertarung dalam pilkada Humbahas.

Dan apa isu yang berkembang di akar rumput. Sepanjang pengamatan saya di berbagai daerah di Sumatera Utara, kebanyakan orang (calon pemilih) sudah menanti-nanti pasangan calon mana yang akan menawarkan uang lebih banyak. Itu bukan hanya sekedar bisik-bisik, tetapi sudah menjadi pembicaraan terang-terangan di berbagai tempat.

Entah dibilang munafik atau sok suci, tapi saya yang bukan orang politik melihat bahwa pilkada serentak ini akan semakin menghancurkan moral masyarakat dan mungkin bangsa kita. Jika di Sumatera Utara demikian, mungkin juga di daerah lain terjadi hal yang lebih kurang sama. 

 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasti Korupsi

Kecuali ada Gubernur, Bupati atau Walikota yang terpilih bukan karena mengeluarkan uang puluhan milyar, dan tidak pernah terlibat money politics, maka siapapun gubernur, bupati, atau walikota hampir dipastikan akan korupsi. Kenapa harus korupsi? Itu tadi, karena proses menjadi gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia itu sangat immoral dan koruptif. Mana mungkin misalnya Bupati Tapanuli Utara yang terpilih setelah 2 putaran (tahun 2014) dan menurut informasi sudah mengeluarkan biaya tidak kurang 50 milyar rupiah akan iklas saja dengan uangnya itu dan mampu seratus persen tidak korupsi? Dan sudah pasti kalau tidak korupsi tidak mungkin kembali uang yang 50 milyar rupiah itu.

Korupsi jangan lihat hanya menilap uang negara atau uang rakyat. Menerima hadiah, menerima uang terima kasih setelah memberi izin entah apapun itu, bagi kepala daerah atau walikota adalah korupsi. Menerima uang dari pengankatan pejabat di daerah adalah korupsi, dan itu sangat jamak terjadi di daerah.

Masalahnya nanti adalah bahwa tidak semua gubernur, bupati, dan walikota yang akan ketahuan korupsinya. Sudah pasti pemimpin-pemimpin daerah akan sangat menjaga supaya jangan sampai ketahuan korupsinya. Dan itu adalah keahlian banyak pejabat di Indonesia. Jika tidak demikian, mungkin hampir semua gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia akan menjadi tersangka korupsi dan memenuhi penjara.

Sebenarnya, kalau kita merenung secara mendalam, negara kita ini sudah sangat rusak di dalam, dan itu sudah sangat lama. Untuk itu, kita sangat berharap Presiden Jokowi yang sampai saat ini masih terjaga kebersihannya dari korupsi dapat membenahi negeri yang sudah rusak parah ini.

Medan, Oktober 2015