ERP (Electronic Road Pricing) merupakan salah satu sistem jalan berbayar elektronik yang sudah diterapkan di beberapa Negara. Baru-baru ini PemProv DKI Jakarta membuat wacana baru mengenai persiapan penggunaan ERP di jalanan ibukota. Tujuan penggunaan ERP dimaksudkan supaya para pengendara dapat menahan diri membawa kendaraan pribadi dan diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini telah menjadi masalah umum  ibukota.
Konsep dari ERP ini diberlakukan pada sejumlah kendaraan baik yang menggunakan bahan bakar bensin ataupun tenaga listrik yang melintasi pada jalan dan jam tertentu harus membayar sejumlah tarif. Kondisi inilah yang masih menuai pro kontra di masyarakat. Â Di tanah air sebenarnya sistem ini sudah dikaji dari lama namun realisasinya masih perlu perencanaan yang lebih matang dan bila sudah diberlakukan untuk sistem sebelumnya (ganjil-genap) bagi kendaraan akan dihapuskan.
Meski demikian, sistem ERP ini rupanya telah diterapkan di sejumlah Negara dan dalam penerapannya terbilang cukup sukses di sebagian kota dalam mengurangi kemacetan. Beberapa Negara tersebut yaitu :
1. Inggris
Negara ini telah menerapkan sistem ERP pada antara 1997- 2010 namun masih ada penentangan kuat dari public atas penerapannya, sehingga baru di realisasikan pada tahun 2012. Di London, penggunaan sistem jalan berbayar ini disebut LCCS (Long Congestion Charging Scheme). Inggris menerapkan ini karena adanya 2 alasan yakni untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara dengan membebankan biaya kendaraan berdasarkan tingkat emisinya. Dilansir dari Republika.co.id, bentuk terbatas dari skema road pricing lokal yakni :
- Jalan tol, seperti pada satu-satunya jalan tol M6 yang terletak di jalan strategis Inggris.
- Bridge dan cross road yaitu Clifton Suspension Bridge dan The Mersey Crossing.
- Retribusi kendaraan barang berat untuk penganggut dari luar Inggris.
- Biaya kemacetan dan Ultra Low Emission Zone (ULEZ) di London.
2. SingapuraÂ
Negara tetangga ini adalah Negara pertama yang menerapkan sistem ERP. Sama hal nya seperti Inggris tujuan dari penerapan sistem ini sebagai alat untuk mengontrol volume lalu lintas. Skema ini dikembangkan selama bertahun-tahun dan hingga akhirnya diluncurkan pada tahun 1998. Jam pemberlakuannya setiap hari kerja mulai pukul 07.00 sampai 17.30. Â pemberlakuan ERP ini juga dapat menjaga lalu lintas agar tetap bergerak pada kecepatan optimal 20-30 kilometer per jam di jalan arteri dan 45-60 kimlometer per jam di jalan tol. Besaran biaya ERP nya tergantung pada jenis kendaraan. Semakin besar ukurannya, biaya yang dibebankanya pun semakin tinggi. Dan selama jam sibuk, tarifnya dapat berubah untuk membantu penyebaran arus lalu lintas dalam jangka waktu lebih lama.
3. Swedia
Tepatnya di Stockholm, ERP ini berlaku pada pukul 06.30 hingga 18.30 tiap hari kerja. Akan tetapi terdapat pengecualian tarifnya yaitu terhadap kendaraan tertentu seperti kendaraan darurat, kendaraan umum dan pengendara dari pulau Lidingo yang terisolasi. Sejak peraturan ERP ini diterapkan pada 2007, swedia mengalami penurunan kepadatan lalu lintas sekitar 25%.
4. Jerman
Negara ini menggunakan sistem berbayar LKW maut yang diperuntukkan hanya untuk truk berat kotor kendaraan yang sama atau lebih dari 12 ton dan berlaku pada jam-jam sibuk.
5. Belgia
Sistem jalan berbayar yang di Negara ini dinamakan Viapass, sama seperti Jerman hanya diberlakukan untuk kendaraan berat lebih dari 3,5 ton yang dikenakan tarif.
6. San Diego, California
Konsep ERP yang digunakan berbeda dari Negara lain. Disini ERP diberlakukan untuk sistem tol jalan raya dikotomis maksudnya bilamana ada pengemudi yang bersedia membayar maka diizinkan memggunakan jalur Lexux lane yang akan terhubung dan berujung ke jalan raya asli nantinya.
7. Milan
Penerapan ERP nya bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan merupakan sebuah misi Negara dari sistemnya, Ecopass.Â
Jadi, bagaimana dengan Indonesia? Apakah setuju dengan penerapan ERP ini ? sudah siap atau belum ?. Apapun keputusan akhirnya, apabila diterapkan akan menjadi optimal bila di barengi dengan upaya pemeliharaan dan revitalisasi sarana transportasi umum. Selain itu, dibutuhkan juga tanggapan dan sosialisasi intensif bersama masyarakat agar berjalan semestinya dan kebijakannya dapat terintergerasi secara tepat.
