Kredibilitas data dan transparansi adalah yang utama
Menjelang vaksinasi covid-19 tahap I, yang akan dilakukan pemerintah pada 13 Januari mendatang memunculkan beragam isu. Salah satunya adalah persepsi penerimaan masyarakat terhadap penyuntikan vaksin. Jaminan keamanan dan efikasi vaksin menjadi pertimbangan utama masyarakat.
Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC ), menunjukan keraguan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Survei itu  menyebutkan, bahwa 23 % masyarakat tidak percaya dengan keamanan vaksin, 56 % percaya vaksin aman.
Sementara itu, 20 % tidak mengeluarkan  sikap. Ini membuktikan, pemerintah belum sepenuhnya meyakinkan masyarakat, bila program vaksinasi covid yang direncanakan minggu depan aman bagi kesehatan.
Data tersebut menunjukkan bila penyebaran informasi keamanan vaksin kepada masyarakat belum seratus persen tersampaikan. Komunikasi publik yang tidak baik menjadi salah satu faktornya.
Ulah masyarakat tertentu juga jadi faktornya. Masifnya peredaran disinformasi di media sosial oleh kelompok tertentu, tentang kelayakan vaksin Sinovac juga mempengaruhi persepsi publik.
Sehingga memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang kontra dengan vaksin yang digunakan pemerintah itu. Hal ini mestinya perlu diawasi oleh pemerintah. Pemerintah perlu menindak tegas kelompok yang berulah di media sosial terkait vaksinasi yang telah dicanangkan.
Sebelum menindak kelompok tersebut, pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara komprehensif. Dengan komunikasi publik yang baik, ia akan dapat meyakinkan masyarakat.
Di tengah wabah covid-19 sekarang, masyarakat akan lebih tenang dan lebih percaya dengan pemerintah apabila seluruh aparat pemerintahan menyebarkan informasi yang dapat dipercaya (credibility) dan keterbukaan (transparancy). Selain itu, keseragaman informasi vaksinasi pun harus diperhatikan.
Lalu, pengurangan seremonial juga turut mempengaruhi persepsi publik. Adanya seremoni yang berlebihan membuat kepercayaan publik menurun, terjadinya kerumunan orang banyak menjadi penyebabnya.
Kredibilitas data dan transparansi adalah yang utama. Misalnya, bagaimana efektivitas, efikasi, keamanan dan keadilan dalam vaksinasi covid-19 bagi masyarakat. Pemerintah perlu mempublikasikan hal-hal tersebut kepada publik secara terbuka. Termasuk hasil uji klinis vaksin dan efek samping, yang akan  diperoleh setelah vaksinasi dilangsungkan. Tidak boleh ada yang ditutupi. Termasuk juga pengeluaran ijin penggunaan darurat (EUA) oleh Badan POM, jangan sampai ada tekanan dari pihak tertentu. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan lebih percaya dengan vaksinasi covid-19 yang telah dijadwalkan oleh pemerintah.
Informasi-informasi itu dapat disampaikan melalui portal media pemerintah, dengan data yang terintegrasi, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Warga masyarakat pun penting untuk menjadi relawan atau agen penyebar informasi yang akurat kepada masyarakat lainnya. Sehingga informasi vaksinasi covid-19 terdistribusi secara merata, baik mereka yang tinggal daerah urban, pun dengan masyarakat yang berada di desa.
