'Kasihan Pak Jokowi', begitu penggalan isi SMS dari masyarakat yang masuk ke ponsel Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan. Melalui Susi, mereka meminta Presiden Jokowi untuk keluar saja dari PDIP agar tidak terus-terusan ditekan Megawati, Ketum partai banteng moncong putih itu.
Isi SMS itu cukup beralasan. Presiden Jokowi telah mengisyaratkan ke rakyat bahwa dirinya dalam tekanan Megawati agar tetap melantik tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri. Walau Kamis (29/1) lalu Jokowi bermanuver dengan mengundang Prabowo ke istana, tapi Jokowi masih tetap menjalankan skenario Megawati.
Sebuah skenario agar posisi Kapolri diisi 'orang' PDIP, seperti posisi Jaksa Agung yang berhasil didapatkan kader Nasdem HM Prasetyo. Budi Gunawan diyakini sebagai orangnya PDIP karena mantan ajudan Megawati dan terbukti memiliki hubungan dekat dengan beberapa elite PDIP.
Berikut skenario Megawati untuk meloloskan BG menjadi Kapolri yang masih tetap dijalankan Jokowi hingga saat ini:
Sikap Presiden Jokowi masih menunggu keputusan praperadilan yang diajukan Polri atas penetapan BG sebagai tersangka KPK menunjukan Jokowi masih berada di rel Megawati. Praperadilan ini dirancang untuk membebaskan BG dari status sebagai tersangka sehingga pelantikannya sebagai Kapolri dinilai tidak melanggar etika.
Sebuah skenario hukum yang dipaksakan sehingga terlihat lucu dan jadi 'tertawaan' publik. Soalnya, KUHAP tidak ada mengatur tentang praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangka. Skenario ini berbau praktek mafia peradilan karena Hakim Sarpin Rizaldi yang ditunjuk menangani sidang menjadi sorotan. Karena dia tercatat tiga kali membuat putusan yang kontraversial dan 8 kali dilaporkan ke Mahkamah Yudisial (KY).
Apakah skenario Megawati ini bisa berjalan mulus? Hari ini Senin 2 Februari sidang perdana praperadilan digelar dan mata publik sedang fokus menyimak proses hukum yang sedang berjalan. Sebuah proses yang tidak hanya akan mempengaruhi persepsi penegakan hukum, tapi juga jadi penentu BG menjadi Kapolri.
Jika skenario 'save' BG diatas gagal maka skenario lainnya posisi Kapolri diisi oleh 'orangnya' BG atau dengan kata lain jabatan Kapolri tetap jatah PDIP. Sesuai dengan opini publik yang terbentuk karena pernyataan Safi'i Maarif bahwa penunjukan BG sebagai Kapolri bukan pilihan Presiden Jokowi. Pernyataan ketua tim 9 itu, menguatkan opini publik tentang campur tangan Megawati dan PDIP serta KIH dalam keputusan Jokowi menunjuk BG sebagai Kapolri.
Lalu siapa perwira polisi yang disiapkan sebagai pengganti BG? Kabareskrim Budi Waseso 'tercium' sebagai sosok yang disiapkan jika BG gagal menjadi Kapolri. Kedekatan Budi Waseso dan BG terlihat dari jejaknya sebagai bawahan BG. Saat fit and propert tes di Komisi III, Budi Waseso turut hadir bersama BG. Ditambah lagi mencuatnya rumor mereka akan besanan karena putra-putri mereka menjalin asmara. Rumor yang tidak dibantah oleh Budi Waseso yang hanya mengatakan ke publik 'jangan dikaitkan'.
Skenario Budi Waseso disiapkan sebagai 'pelapapis' BG ini mulai terkuak, setelah BG menjadi tersangka KPK dan ditunda pelantikannya. Pada saat bersamaan Budi Waseso langsung dimutasi Mabes Polri mengisi jabatan Kabareskrim. Dengan jabatan itu, secara otomatis, Budi Waseso menjadi bintang tiga dan bisa diajukan sebagai calon Kapolri.
Apakah skenario ini dijalankan Jokowi? Iya, beberapa waktu lalu, bersama Wakapolri Badrodin Haiti, Budi Waseso dipanggil Jokowi ke istana. Setelah pertemuan itu, nama Budi Waseso langsung masuk bursa calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas. Alasan Kompolnas klise, Budi Waseso memenuhi syarat dan layak diajukan ke presiden sebagai calon Kapolri.
