Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus rekening gendut. Sepintas melihatnya, langkah KPK ini seperti 'menampar' Presiden Jokowi yang 'ngotot' mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Tapi sebenarnya 'tamparan' itu buat Megawati dan PDIP yang diduga sebagai 'king maker' dibalik penunjukan Budi Gunawan.
Menarik, karena kalau dicermati 'tamparan' ke Megawati diskenariokan oleh Jokowi sendiri sebagai bentuk 'perlawanan' dengan menggunakan 'tangan' KPK. Atau boleh dikatakan sebagai cara Jokowi untuk melepaskan diri dari intervensi politik Megawati dan PDIP. Sebuah penolakan halus yang dilakukan Jokowi dan akhirnya mengorbankan Budi Gunawan.
Berikut analisa ala kadarnya cara Jokowi 'menampar' Megawati dan PDIP dengan mengorbankan Budi Gunawan. Sebagai Presiden yang mempunyai komitmen anti korupsi, Jokowi tentu telah tahu kasus rekening gendut Budi Gunawan. Kasus rekening gendut Budi diyakini sebagai kasus bukan isu setelah Jokowi mendapat informasi dari KPK dan PPATK.
Walau kepada media, pihak istana mengatakan pemilihan Kapolri tidak melibatkan KPK dan PPATK, tapi Jokowi sudah tahu Budi Gunawan bermasalah. Pelibatan KPK dan PPATK dilakukan Jokowi pada seleksi menteri kabinet kerja. Nama Budi Gunawan merupakan salah satu calon menteri yang ditelisik KPK dan mendapatkan stabilo alias rapor merah KPK.
Simak informasi yang disampaikan mantan ketua PPATK, Yunus Husein melalui twitternya pada 11 Januari 2015. "Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK & KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus," ujar Yunus melalui twitternya @YunusHusein.
Makanya Budi Gunawan tidak dipilih Jokowi menjadi Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Penilaian stabilo merah KPK ke Budi Gunawan menunjukan kalau kasus rekening gendut telah diusut KPK dan penetapan tersangka tinggal tunggu waktu. Beda dengan stabilo kuning yang berarti terindikasi korupsi namun belum masuk tahap penyidikan.
Lalu kenapa Jokowi tetap mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR? Dalam posisi segera menjadi tersangka, Budi Gunawan dan Megawati kelabakan. Budi Gunawan ketar-ketir membayangkan 'bertemu' Irjen Djoko Susilo, terpidana kasus simulator SIM. Sedangkan Megawati butuh sosok Kapolri yang bisa 'disetir' untuk menghadang KPK yang mengusut kasus SKL BLBI. Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan Budi dengan menekan Jokowi agar secepatnya mengangkat Kapolri baru.
Meniru kata kelompok 'anti Jokowi', presiden tidak akan berani menolak 'titah si mbok'. Memang benar, Jokowi tidak menolak, tetapi berupaya melepaskan diri dari intervensi. Jokowi orang yang percaya dengan kekuatan media dan publik, dia menempuh cara itu 'melawan' Megawati, PDIP dan Budi Gunawan.
Perlawanan Jokowi ini terlihat saat membocorkan surat pengajuan calon tunggal Kapolri ke DPR ke publik melalui media. Sangat jarang, surat presiden bisa bocor ke publik jika tidak ada maunya. Upaya Jokowi berhasil, publik bereaksi. Media memberitakan dan menggali informasi rekening gendut Budi Gunawan. Pegiat anti korupsi mengecam. 'Bola panas' Jokowi yang dilemparkan Jokowi bergulir kesana kemari mencari tujuan yang diharapkan Jokowi.
Salah satu lembaga yang bisa saja menggagalkan Budi menjadi Kapolri adalah DPR. Namun, DPR tidak bisa diandalkan, karena orang-orang politik mempunyai kepentingan dan cenderung oportunis. Bahkan dukungan politik Budi di DPR kian kuat dan diyakini sulit untuk menolak pencalonan Budi Gunawan.
Kondisi itu dipantau KPK. Melihat dinamika DPR yang lemah untuk menjegal Budi, akhirnya KPK pasang badan dan menangkap bola panas yang dilambungkan Jokowi. KPK pun 'terburu-buru' mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK juga punya kepentingan dengan Polri, KPK dibayangi pelemahan dan kriminalisasi KPK , jika Budi Gunawan menjadi Kapolri.
