Anies Baswedan "Gubernur Pengembang"?

Tanpa prolog tiba - tiba Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang sudah berdiri di pulau reklamasi  teluk Jakarta. Kabar ini sangat mengejutkan sekaligus membongkar aib Anies sendiri yang tak konsisten dengan janjinya saat kampanye Pilkada. 

Saat itu peluru yang ditembakan Anies ke kubu petahana  adalah Ahok gubernur  pengembang gara - gara mendukung reklamasi. Nah, sekarang kondisi berbalik setelah Anies berkuasa justru Anies justru tak berdaya berhadapan dengan pengembang reklamasi. 

Ironisnya keputusan Anies menerbitkan IMB untuk bangunan di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak berlandaskan Perda Zonasi dimana saat Ahok masih menjabat masih berupa raperda yang sedang dibahas di Kebon Sirih.

Saat itu antara Balaikota dengan Kebon Sirih bersiteggang soal kontribusi pengembang yang tercantum di raperda zonasi. Pihak DPRD DKI Jakarta menolak usulan retribusi sebesar 15 persen yang diusulkan Ahok, Kebon Sirih justru berpihak ke pengembang dengan jumlah kontribusi dibawah 15 persen. Pada akhirnya konflik ini menyeret Sanusi anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra masuk penjara.

Kabarnya Anies menarik raperda zonasi dari Kebon Sirih untuk dikaji kembali sementara IMB untuk bangunan di pulau reklamasi sudah diterbitkan. Apa jadinya nanti bila raperda zonasi itu disahkan menjadi Perda, apakah ada penyesuaian peruntukan khusus untuk bangunan di pulau reklamasi ? Pastinya Anies bakal merevisi raperda semasa Ahok untuk disesuaikan dengan agenda politiknya. 

Bukan berpraduga, Anies tampak sekali dikendalikan oleh Prabowo seperti diberitakan bahwa kesepakatan penerbitan IMB bangunan reklamasi dilakukan di Hambalang rumah Prabowo.

Lalu bagaimana kisah retribusi 15 persen bagi pengembang reklamasi ? Sekda DKI Jakarta, Saefullah menyatakan kontribusi itu sudah tidak ada lagi karena sudah diserahkan pengembang untuk membangun waduk dan tanggul (kompas 18/06/2019). Pernyataan Saeffulah ini perlu diuji kebenarannya apa faktanya demikian atau atau kesepakatan lain antara pengembang dengan kelompok Anies.

Logikanya, pengusaha mana yang mau merugi dan membiarkan investasinya tidak kembali, Ahok dianggap merepotkan ekspansi bisnis para pengembang  dengan berbagai aturan - aturan yang membuat langkah mereka tersendat. Kengototan Ahok dengan kontribusi sebesar 15 persen untuk Pemda DKI Jakarta dianggap tidak layak, ibaratnya seperti menghadapi tembok  tanpa  celah untuk menerobosnya, satu - satunya cara dengan menyingkirkan Ahok dari kursi DKI Jakarta 1.

Pertimbangan para pengembang, soal kontribusi bisa dibicarakan nanti yang penting Ahok kalah di Pilkada. Goal tersebut tercapai, artinya mereka tinggal mengulik gang Anies agar mau berkompromi. Meski Anies jauh hari sudah menyatakan menolak kelanjutan proyek reklamasi. Rupanya para pengembang sudah mengetahui celah kelemahan kubu Anies, mereka mendiamkan sementara waktu sampai setahun Anies menjabat gubernur.

Jelang Pemilu 2019 para pengembang bergerilya ke kubu Prabowo-Sandi agar proyek reklamasi dan bangunan yang sudah berdiri mendapat IMB, tanpa itu properti bernilai trilyunan rupiah ini tidak bisa dijual. Saya menduga kontribusi dari pengembang reklamasi tidak semua masuk ke kas Pemda DKI Jakarta namun mengalir juga untuk biaya politik kubu Anies. Apalagi deal - deal tersebut dilakukan di rumah Prabowo  dimana Prabowo dikabarkan sebagai mediatornya.

Tidak ada makan siang gratis, dukungan Gerindra, PKS, memuluskan Anies ke kursi DKI 1 tidak gratis, tentu ada harga yang harus dibayarkan. Pada posisi ini selama menjabat gubenur DKI Jakarta, Anies tidak leluasa mengelola sendiri APBD dan jangan berharap ada terobosan baru untuk warga meningkat kesejahteraan warga DKI Jakarta. Sebenarnya Jakarta memerlukan banyak sekali sentuhan manusiawi tidak hanya berupa jembatan penyeberangan pinguin atau pengecatan pedistrian.Dalam hal ini Anies sangat lemah berinovasi kecuali melanjutkan program inisiasi dari Jokowi dan Ahok.