Pemerintah bakal mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita (YHK).
Terkait hal ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tanggal 1 April 2021, tentang Pengelolaan TMII.
Proses serah terima juga diberikan tenggat waktu selama tiga bulan dan setelah proses serah terima selesai, pemerintah akan melakukan sejumlah pembenahan TMII.
Ke depan pemerintah juga akan berencana membuat kawasan TMII menjadi pusat pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, sarana edukasi berstandar internasional, serta manajemen pengelolaan yang lebih baik.
Ya, sejatinya ini merupakan keputusan yang tepat dari pemerintah terkait pengambilalihan TMII ini, untuk ke depan lebih profesional lagi dalam hal pengelolaan TMII.
Bahkan keputusan ini sekaligus dapat menyelamatkan TMII yang rasanya sih kalau dilihat, seperti hidup segan mati tak mau, dan ini sekaligus juga mengembalikan TMII dan aset-aset di dalamnya kepada Negara.
Karena terkait TMII ini, terhitung sejak dicetuskan oleh Ibu Siti Hartinah atau lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto, dan kemudian diresmikan pada tanggal 20 April 1975, atau sudah sekira 44 tahun lamanya TMII bukan dikelola oleh negara.
Bahkan ternyata, seiring berjalan, TMII ini sangat kentara atau lebih kental berbau Soehartoisme ataupun berbau orde baru dan berbau "Keluarga Cendana".
Meskipun TMII ini ditujukan sebagai suatu kawasan destinasi taman wisata, bertema budaya Indonesia, membangkitkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada negara lain di dunia.
Namun kenyataannya memang tidak bisa dimungkiri, bahwa kesan Soehartoisme, orde baru, ataupun kesan "Keluarga Cendana" tetap tertanam dan mengakar dalam, serta melekat begitu erat kepada TMII ini.
Selain itu, kabarnya pengelola TMII yaitu Yayasan Harapan Kita, ternyata tidak pernah sama sekali memberikan kontribusi pemasukan anggaran yang berarti bagi Negara.
Yang artinya dalam hal ini, sudah selama 44 tahun tersebut pemasukan anggaran lebih banyak mengalir ke pihak pengelola dan mungkin juga mengalir ke pihak "keluarga cendana", sekali lagi ya, mungkin, dengan maksud tidak menuduh Keluarga Cendana.
Inilah ke depan yang seyogianya perlu juga jadi perhatian ataupun pertimbangan pemerintah bila ke depannya akan membenahi TMII, kalau bisa bau-bau Soehartoisme dihilangkan saja.
Kalau bisa TMII ini dibuat lebih bernuansa Nasional ataupun Indonesia banget, tidak berbau suatu "orde" ataupun pengkultusan satu sosok presiden, dan pengelolaanya lebih profesional, transparan, dan benar-benar bisa memberikan pemasukan anggaran bagi negara.
Yang jelas ini bukannya melupakan atau menghilangkan rekam jejak sejarah tentang Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto, atapun segala apa yang ada di dalam TMII.
Dalam hal ini, termasuk juga sebaiknya tidak usah dibuat berbau Jokowiisme, atau tentang kesan jasa Presiden Jokowi ataupun jasa pemerintahan Jokowi yang berhasil menguasai dan menyelamatkan TMII dan aset-asetnya kembali kepada Negara.
Kalau bisa sih pemerintahan Jokowi dapat bercermin dari apa yang sudah pernah terjadi seperti sebelumnya terkait TMII ini.
Jadi, alangkah lebih baiknya kalau ke depan TMII ini bercitra rasa yang lebih Nasional, benar-benar tentang cinta tanah air dan bangsa, berkebudayaan, murni tentang kenusantaraan dan keindonesiaan.
Namun demikian, kesemuanya ini tinggal bagaimana dari pemerintahan Jokowi saja, apakah berkenan ke depan dibenahi dan dikelola seperti di atas ataukah tidak, ya terserah saja sih.
Tapi setidaknya, dengan diambil alihnya dan dikelolanya TMII oleh negara ini, tetaplah ada setitik harapan dan optimisme, kalau TMII ke depan akan jadi lebih baik lagi. Semoga saja.
Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh pemerintah untuk mengelola TMII jadi lebih baik lagi bisa terwujud, sehingga TMII tetap lestari dan tak lekang oleh zaman.
Demikianlah kiranya artikel singkat ini, mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya dan semoga dapat bermanfaat.
Salam hangat.
Sigit Eka Pribadi.
