Ormas Front Pembela Islam (FPI) secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia dan seluruh aktivitasnya terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun demikian apakah langkah pemerintah ini efektif dan apakah karenanya Ormas FPI telah benar-benar mati?
Ya, secara de jure memang benar efektif, bahwa Ormas FPI memang sudah mati, tapi jika merujuk pada fakta yang ada, dengan melihat bagaimana jumlah anggota eks FPI dan massa simpatisannya yang tidak sedikit dan tersebar di seluruh wilayah NKRI, maka langkah pemerintah masihlah belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan.
Sehingga karenanya FPI masih belum mati sepenuhnya, karena mereka tentunya masih bisa bermetamorfosis dengan bentuk perkumpulan atau Ormas baru, atau bahkan mungkin malah bereinkarnasi jadi partai.
Karena tentunya juga, bila berpegangan pada amanah konstitusi UUD 1945, maka tidaklah terlarang bagi setiap warganegara Indonesia untuk berorganisasi, termasuk juga bagi para petinggi eks FPI bersama simpatisannya, Habib Rizieq Shihab Cs.
Mereka tentu sudah punya langkah solusi juga, bagaimana menyikapi keputusan pemerintah tersebut, dan bahkan sebelumnya, mungkin HRS Cs sudah memperkirakannya, bahwa Ormas mereka akan dibubarkan oleh pemerintah dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk ke depan.
Sejatinya bila ditilik-tilik lagi, ada yang sedikit mulai terkuak dari momen pembubaran Ormas FPI ini, apakah itu?
Ya, yang mulai terkuak adalah adanya ranah politisasi dan dominasi kekuasaan, maksudnya di sini adalah, sejatinya ada rancangan politisasi atau ada muatan politisnya dari pembubaran FPI ini.
Sebab apa, Ormas FPI sudah dianggap sebagai lawan politik dari pemerintah yang berkuasa, dan tentu tidaklah bisa menutup mata, bahwa kepentingan politik tetap melingkupi ruang kekuasaan dalam pemerintahan.
Karena dalam pemerintahan ada para politisi, yang tentunya ketika sudah berkuasa sesuai dengan karakter dari politik yang lebih bertumpu bagaimana soal kekuasaan, maka politisi akan menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaannya.
Tentunya juga para politisi yang jadi punggawa-punggawa di pemerintahan akan menggunakan berbagai caranya masing-masing dalam rangka mengalahkan lawan politiknya atau para oposan yaitu para pihak oposisi mereka, agar tidak mengusik kekuasaan mereka.
Jadi, bisa dikatakan juga bahwa, pembubaran Ormas FPI ini, juga sebagai upaya menghabisi lawan politik, termasuk juga adanya pembunuhan karakter terhadap citra lawan politik.
Dari sisi mana melihatnya kalau Ormas FPI jadi lawan politik, tentu bisa dilihat bagaimana eksistensi Ormas FPI yang selalu berseberangan dengan pihak pemerintah yang berkuasa, apalagi Ormas FPI juga membawa identitas Agama, yaitu membawa identitas Islam dalam kebereksistensiannya tersebut.
Sehingga, apa yang tercipta tentu dapat terlihat, bagaimana sejatinya sifat dan watak kekuasaan dari para penguasa itu adalah selalu ingin dominan, selalu ingin dituruti, dan harus selalu menang, lawan politik dengan sebisanya harus diberangus dan dihancurkan.
Dengan pembubaran Ormas FPI ini, tentu juga jadi catatan penting bagi para pihak oposisi, sehingga agar tidak bernasib sama dengan Ormas FPI, maka para pihak oposisi tentu akan jadi lebih hati-hati dan akan bertindak dengan cermat bagaimana berstrategi agar tetap bisa eksis berdiri diluar pemerintahan sebagai fungsi kontrol pemerintahan.
Lantas, apa dampak yang bisa berpotensi timbul dengan dibubarkannya Ormas FPI ini?
Ya, dampak yang ditimbulkan dari dibubarkannya Ormas FPI ini, tentunya dapat berpengaruh pada persepsi publik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tentu saja, persepsi publik terkait pembubaran Ormas FPI tentu akan memicu reaksi pro dan kontra, bahkan bisa menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.
Hal ini karena pemerintah semakin menunjukan kepada publik, ternyata sifat dan watak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan lebih menekankan atas dasar kepentingan politis dan dominasi kekuasaan.
Padahal seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan itu, pemerintah haruslah lebih mengedepankan kekuasaan yang demokratis.
Kalau kedepannya secara umumnya kondisi ini terus berlangsung, tidak ada upaya bijak dari pemerintah untuk menyadarinya, tentunya apa yang dikhawatirkan adalah, pemerintahan semakin dekat dengan bentuk pemerintahan yang otoritarian.
Kalau sudah begini, tentu bukannya semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, justru yang terjadi adalah, potensi konflik horisontal, polarisasi semakin mengakar dan semakin kompleks, bahkan negara akan selalu sering berseteru dan bersitegang dengan warganegaranya sendiri.
Ya, tentunya bila dalam kaitannya dengan pembubaran Ormas FPI ini, potensi konflik ini sangatlah tidak diharapkan untuk terjadi, dan semoga saja warganegara, baik itu yang pro maupun kontra dapat menyikapinya dengan dewasa.
Wasana kata.
Yang jelas, harapannya bagi kedepannya adalah, langkah elegan seyogianya lebih diprioritaskan dan diutamakan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pembinaaan terhadap Ormas di Indonesia.
Pembinaan yang terukur ataupun prefentif dan persuasif, seperti misal, mengedepankan cara dialogis, pengawasan efektif, dan sejenisnya, seyogianya lebih diutamakan oleh pemerintah dalam membina Ormas.
Semangat pemerintah dalam rangka cegah tangkal terjadinya tindak intoleran dan paparan paham radikalisme, hingga nungkin separatisme di dalam tubuh Ormas, tentunya akan sangat dihormati dan didukung sepenuhnya.
Namun demikian, janganlah dalam cita-cita tersebut di campur adukan dengan kepentingan politis dan kekuasaan semata, tapi harus lebih mengedepankan kejernihan berpikir dan bijak bertindak dengan mengedepankan sudut pandang yang demokratis.
Ormas adalah aset bangsa dan negara yang penting dalam suatu negara, kebereksistensiannya sangat dilindungi oleh amanah konsitusi, sehingga tidak terlarang bagi setiap warganegara untuk berorganisasi.
Sehingga karenanya, menjadi tanggung jawab pemerintah juga, bagaimana kiranya memberdayagunakan, membina dan menyelaraskan Ormas dalam rangka turut berpartisipasi membangun NKRI yang kita cintai bersama ini.
Dalam menyikapi setiap isu aktual yang terjadi, setiap orang bebas untuk berpendapat, termasuk juga halnya penulis, jangan coba-coba bungkam penulis dengan nyinyiran dan kebencian karena ada amanah konstitusi dibaliknya, kritiklah dengan mengedepankan kejernihan berpikir.
Demikianlah kiranya artikel ini.
Sigit Eka Pribadi.
