Nah, masih kaitannya dengan setahun Jokowi-Maruf, maka bila mengamati perkembangan dinamika politik dimana lebih banyak kekuatan koalisi "gemuk" partai politik di dalam pemerintahan, maka sebenarnya orang-orang kritis macam Rocky Gerung inilah yang amat diperlukan eksistensinya dalam rangka fungsi kontrol ataupun check and balance pemerintah.
Kondisi ketidakberimbangan kekuatan politik inilah sejatinya yang jadi keprihatinan bersama, sehingga fungsi kontrol ataupun check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan kurang berfungsi dengan baik.
Politisi Irma Suryani dan pihak lainnya yang pro kepada pemerintah boleh saja berkoar-koar memuja-muji pemerintahan, tapi harus tetap legowo bila ada pihak-pihak di luar pemerintahan yang bersikap kritis ataupun berseberangan terhadap pemerintahan.
Politisi Irma Suryani dan pihak yang pro pemerintah tentu sangat boleh mengkritisi yang bersebrangan dengan pemerintah, namun tidak juga harus bertindak kurang bijak mengintimidasi ataupun membungkam pihak yang kritis ataupun berseberangan terhadap pemerintah.
Ya, karena memang itulah sejatinya warna dari demokrasi yang demokratis di negeri ini, hal yang logis dan wajar, bila akan selalu ada pihak yang kritis ataupun pihak yang bersebrangan terhadap pemerintah.
Yang jelas, kedepannya demi berlangsungnya demokrasi yang demokratis bagi bangsa dan negara ini, maka evaluasi dan perbaikan amatlah diperlukan.
Para partai politik, eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) agar dapatnya bijaksana, bagaimana semestinya menempatkan keberimbangan dan demokrasi yang demokratis tersebut.
Akan tetapi entalah juga, apakah kedepannya bisa dibenahi, namun yang jelas harapannya bila ada kesadaran bersama tentu amatlah bisa dibenahi.
Keberimbangan kekuatan antara pemerintah, pihak koalisi partai pro pemerintah dengan pihak di luar pemerintahan dalam rangka mencegah terjadinya pemerintah yang otoriter, totaliter dan diktator sangatlah penting.
Jadi, pihak yang kritis terhadap pemerintah baik itu perorangan seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Fadli Zon, termasuk Ormas, LSM bahkan mungkin kelompok Mahasiswa dan yang lainnya harus tetap eksis dalam rangka fungsi kontrol ataupun check and balance terhadap pemerintah, demi berlangsungnya demokrasi yang demokratis di NKRI yang kita cintai bersama ini.