Sehingga, seperti yang dijelaskan pada analisa sebelumnya, sesuai perjalananya, pemerintahan Jokowi sudah menunjukan gejala otoriter, sekali lagi bukan otoriter tetapi gejala otoriter, oleh sebab itu kalau pemerintahan Jokowi tidak segera mengevaluasi dan memperbaiki ruang demokrasi publik, dan gejala otoriter terus berlangsung semakin kuat, maka hal ini bisa sangat rawan dan berpotensi mengguncang pemerintahan Jokowi, karena bisa akan terus terjadi gerakan-gerakan sipil yang ditunggangi oleh para aktor intekektual.
Harapan dan Doa.
Yang jelas, doa dan harapannya adalah jangan sampai terjadi, ketika pada akhirnya pemerintahan Jokowi benar-benar jadi Otoriter, benar-benar jadi rezim yang meninggalkan legacy buruk sebagai rezim otoriter di Indonesia.
Semoga saja tidak, semoga saja pemerintahan Jokowi tetap menjunjung tinggi ruang demokrasi publik, selalu menciptakan suasana check and balancing, selalu amanah pada rakyat dan selalu teguh mengemban amanah Pancasila dan UUD 1945 demi selalu tegak dan utuhnya NKRI yang kita cintai bersama ini.
***
Catatan:
Artikel ini adalah analisa receh belaka dan dituangkan dalam rangka niat tulus sebagai timbang saran dan saling mengingatkan, bersifat konstruktif demi kebaikan.
Referensi :
Membaca dari Wikipedia, Tirto, Tempo dan Kompas, termasuk referensi berdasar keterbatasan secuil keilmuan yang pernah diperoleh berdasar bidang pekerjaan penulis.
Mohon maaf bila kiranya masih banyak kekhilafan dan kekurangan pada artikel ini.
Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.
