Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jangan Sampai Pemerintahan Jokowi Jadi Otoriter, Sebab...

19 Oktober 2020   20:02 Diperbarui: 21 Oktober 2020   10:37 418
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi gambar Presiden Jokowi didampingi Nenko Marves RI Luhut BP | Dokumen Foto milik Yudhi M/Antara via Republika.co.id

Sebenarnya masih ada beberapa hal lainnya lagi yang menggambarkan bagaimana suatu pemerintah itu adalah Otoriter.

Namun sesuai tren yang berlaku selama periode pemerintahan Jokowi, maka beberapa hal yang penulis ulas di ataslah yang paling menguat berlaku, oleh sebab itu inilah kiranya kenapa penulis menganalisanya sebagai gejala.

Kenapa bisa terjadi?

Memang penyebabnya sangatlah kompleks, seperti di antaranya adalah, komposisi kursi legislatif di DPR yang lebih didominasi partai pendukung pemerintah, dan inipun berlaku juga hingga DPRD Tk. I dan II, sementara partai oposisi (di luar pemerintahan) sangat minim.

Pemerintahan atau eksekutif lebih banyak diisi oleh orang-orang dari partai pemenang Pemilu dan partai lainnya yang berkoalisi untuk mendukung pemerintah sedangkan dari partai Oposisi (di luar pemerintahan) tidak ada sama sekali yang duduk di pemerintahan, termasuk juga diranah yudikatif didominasi dari mantan ataupun jebolan kader partai dan orang orang dari pemerintahan, sehingga menyebabkan fungsi check and balance terhadap pemerintah hampir tidak berfungsi.

Alhasil, dengan begitu mudahnya berbagai program dan kebijakan pemerintah, bahkan Undang-undang yang diproduksi, baik itu oleh DPR dan dari usulan Presiden, maupun dari pemerintahan, melenggang mulus begitu saja.

Bahkan setelahnya, bila ada yang tidak sejalan, menentang dan mengkritik, maka pemerintah takakan segan menggunakan tekanan kekuasaan agar tidak ada yang menentang dan membantah pemerintah dengan menggerakan perangkat pemerintah maupun aparat pertahanan dan keamanan yaitu TNI dan Polri.

Apakah dampak yang terjadi?

Dampak yang terjadi adalah adanya gerakan-gerakan sipil yang perlahan demi perlahan bertumbuhkembang, sporadis bahkan masif, seperti demonstrasi massa, people power dan sejenisnya yang bahkan seringkali ditunggangi dengan cipta kondisi.

Cipta kondisi di sini maksudnya adalah, memanfaatkan keadaan untuk menciptakan suasana chaos, yang kedepannya bila terus berlangsung dapat saja menimbulkan sebuah kudeta ataupun makar.

Nah, tentu saja kudeta ataupun makar inilah yang sangat berbahaya dan sangat tidak diinginkan, karena pasti akan menimbulkan korban jiwa dari rakyat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun