Sebenarnya kalau mau mundur kebelakang soal PJJ ini, Nadiem seharusnya dalam program kerjanya bisa punya antisipasi bila dikaitkan dengan pandemi ini.
Coba saja tengok Permendikbud RI tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ yang intinya berbicara mengenai proses pendidikan yang bisa dilakukan terorganisasi, fleksibel, menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dimediasi oleh pemanfaatan teknologi, ataupun pertemuan tatap muka yang minimal.
Jadi kurang lebihnya antara PJJ yang telah diluncurkan oleh Nadiem dengan PJJ permendikbud RI tahun 2012 ini tidak jauh berbeda.
Andaikata Nadiem pernah menerapkan dalam kurikulum tertentu atau diuji secara insidentil tentang PJJ versi Permendikbud RI ini saat sebelum terjadi pandemi, bisa jadi kondisinya tidak seamburadul saat terjadi pandemi ini.
Namun sayangnya Nadiem mungkin belum pernah sama sekali menengok PJJ versi Permendikbud RI tahun 2012 ini, karena buktinya, Nadiem justru meluncurkan PJJ versi baru atau PJJ versinya sendiri.
Sebenarnya juga dalam hal PJJ ini kalau saja Nadiem mau berkoordinasi dan duduk bersama dengan Kemenkominfo RI, pihak provider, dan pihak terkait lainnya untuk mencari pemecahan masalah secara bersama-sama, bisa jadi bakal ada solusi yang mendukung lancarnya PJJ ini.
Termasuk juga mungkin solusi bagi daerah 3T yang serba terbatas, mungkin saja ada solusi dari provider untuk membantu peningkatan jaringan internet di daerah 3T, atau mungkin solusi lainnya.
Artinya di sini, eksekusi program kerja Kemendikbud RI, masih kalang kabut, amburadul, kurang terprogram dengan sistematis.
Jadi, diharapkan Nadiem bisa lebih bijak dan cermat lagi melihat, terkait apa solusi yang bisa memecahkan persoalan dan amburadulnya dunia pendidikan di tengah pandemi ini.
Yang jelas seluruh lapisan strata masyarakat sangat berharap ada solusi yang bijak, adil dan merata terkait PJJ ini dan secara umumnya  ranah dunia pendidikan di tengah pandemi ini ataupun hingga sampai nanti pandemi berakhir.
Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.
