Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... #Jadikan pekerjaan itu seni dan hobi#Dulu sempat membidangi Humas dan Media#Sekarang Membidangi Seni dan Hiburan#

#Menulis sesuai suara hati,kadang kritis,tapi humanis,berdasar fakta dan realita#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#Jangan membungkam#

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Konflik Massa di India sebagai "Warning" bagi Pemerintah Indonesia

2 Maret 2020   22:03 Diperbarui: 2 Maret 2020   22:11 442 16 5 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Konflik Massa di India sebagai "Warning" bagi Pemerintah Indonesia
Ilustrasi Gambar Pendukung | Dokumen Kompas.com


Konflik Massa di India, Sebagai "Warning" Bagi Pemerintah Indonesia.

Kerusuhan massa telah terjadi di India, dan korban jiwa telah berjatuhan baik dari pihak massa maupun aparat keamanan.

Kerusuhan berdarah, yang merupakan dampak protes warga terhadap Undang-Undang yang diberlakukan oleh pemerintah di negara tersebut.

Adanya sebagian warga India menentang Undang-undang yang telah diberlakukan oleh pemerintah India, karena pemerintah India dianggap telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap salah satu agama.

Ya, fakta yang tak terbantahkan, akibat pertentangan produksi Undang-undang dari pemerintah India, akhirnya harus memporak-porandakan India dalam kerusuhan berdarah.

Lalu, apa yang bisa disangkut pautkan atau diambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di India tersebut dengan Indonesia?

Tentu saja sangatlah boleh, bila apa yang terjadi di India tersebut menjadi "warning" atau peringatan bagi pemerintah Indonesia.

Kenapa?

Ya, tentunya dapat diketahui bahwa sebentar lagi di negeri tercinta ini, RUU Omnibus Law Cs, akan segera diproduksi oleh pemerintah menjadi Undang-undang "Sapu Jagat", dan sampai saat ini sebelum kelahirannya Omnibus Law Cs, masih digodok dan dimatangkan oleh pemerintah dan DPR RI.

Akan tetapi dalam perjalanannya sebelum nantinya embrio atau bakal janin baru Undang-undang Omnibus Law Cs ini lahir, ternyata banyak mendapat pertentangan oleh masyarakat. Bahkan dari kalangan MUI juga ternyata menyatakan menentang atau menolak Omnibus Law Cs.

Karena memang secara faktanya, baru saja menjadi Rancangan Undang-Undang, ternyata Omnibus Law Cs ini, sudah ditentang, karena dinilai berat sebelah, yaitu lebih memberikan tekanan-tekanan kepada masyarakat, lebih berat mengatur kepada masyarakat, bahkan sampai juga mengatur ranah privasi kehidupan pribadi masyarakat.


Bayangkan saja bila bisa diambil salah satu sampel saja, masa sampai-sampai soal posisi masyarakat dalam hubungan seksual juga harus diatur dan wajib lapor kepada negara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN