Eranya Guru Ngonten: Etika Hingga Kuasa

Penulis teringat dengan konten di Instagram yang isinya adalah menanyakan seorang murid tentang matematika dasar, misalnya pada konten dari akun @informasi_keren. Dosa apa yang bisa ditemukan dalam konten yang menanyakan soal matematika dasar kepada anak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak bisa menjawabnya. Pertama, dosa atas kegagalan sistem pendidikan nasional yang membuat seorang anak SMA tidak mampu menghitung perkalian dasar; Kedua, mempermalukan anak demi menunjukan kebobrokan pendidikan bangsa; Ketiga, pembuat konten mendapatkan "reward" melalui atensi, sedangkan anak tersebut mendapatkan makian dari warganet.

Maka dari itu, salah satu bentuk pertobatan sederhana bagi guru adalah memahami batasan pembuatan konten yang melibatkan anak didiknya, terutama di bawah umur. Hal paling utama adalah guru atau sekolah harus mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali murid bila hendak menjadikan anak didiknya sebagai subjek konten. Paling utama, tidak mengeksploitasi anak dan mengabaikan hak-hak yang dibutuhkannya, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Tentu, hal ini tidak akan banyak disukai, mengingat persoalan ini kurang mendapatkan perhatian dan tindakan tegas dari pihak yang berwajib. Apalagi, anak-anak kurang mendapatkan ruang bersuara, karena objektivikasi anak sebagai sebuah aktor pertunjukan dan komoditas, bukan manusia yang merdeka dari sorot kamera. Oleh karena itu, berhenti memuaskan rasa eksistensi kita sebagai pendidik dan orang tua, bisa jadi adalah kunci menyelamatkan anak dari eksploitasi panggung sandiwara. Sirnanya keegoisan kita sebagai orang dewasa, adalah keselamatan bagi anak-anak yang tereksploitasi jiwa dan raganya.