Mohon tunggu...
Shulhan Rumaru
Shulhan Rumaru Mohon Tunggu... Penikmat Aksara

Penikmat Aksara

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Menelaah Agresivitas Verbal Fadli Zon

11 Februari 2019   02:42 Diperbarui: 11 Februari 2019   08:50 0 5 0 Mohon Tunggu...
Menelaah Agresivitas Verbal Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon |Kompas.com/Nabilla Tashandra

Tak terasa, masa kampanye perhelatan Pilpres sudah berjalan 3 bulan sejak 23 September lalu. Namun sampai saat ini, kampanye para paslon dinilai belum menyampaikan substansi gagasan dan program. Tensi politiknya pun kian memanas dan kerap kali disebabkan oleh saling serang lewat kata-kata yang memantik kemarahan dan keriuhan publik. Baku sindir tersajikan di media hampir setiap pekan, mulai dari pasangan kandidat sampai tim pemenangan.

Menyoal saling sindir dan lapor-melaporkan, saya secara khusus lebih menyoroti kiprah Fadli Zon yang selama ini dekat dengan Capres Prabowo Subianto. Dalam persaingan Pilpres ini, peran Fadli Zon sangat penting di tubuh TKN, sebab saban waktu turut meramaikan ruang publik dengan opini-opininya yang menggelitik hingga kadang memancing kemarahan publik.

Kehebohan paling baru, Fadli Zon mulai bikin puisi kontroversi lagi dengan judul "doa yang tertukar" untuk menyindir peristiwa doa kyai sepuh Maimun Zubair yang salah menyebut nama Jokowi menjadi Prabowo. Sebelumnya, puisi berjudul "sontoloyo" pun membuat heboh publik. Bukan hanya puisinya yang menyita perhatian publik, tapi komentar-komentarnya dinilai cukup pedas mengkritisi pemerintahan saat ini.

Sayangnya, apa yang disampaikan Fadli Zon lewat media maupun dengan ekspresi puisi, dinilai orang hanya sebagai letupan-letupan verbal hanya ramai dipermukaan dan berdurasi pendek dalam perbincangan publik. Sehingga, apa yang menjadi poin kritik Fadli Zon justru kurang mengena dan dianggap selewat saja.

Hal seperti ini dalam perspektif komunikasi politik, bisa dibedakan antara argumentative dan verbal aggressive. Dominic Ifanta dalam tulisannya Argumentativeness and Verbal Aggressiveness (1996) membedakan keduanya: Argumentasi selalu bersandar pada alasan, nalar, logika berpikir, dan tautan data atau fakta yang bisa menjadi penguatnya. 

Sementara agresivitas verbal, itu menyerang ide, keyakinan, ego atau konsep diri orang lain. Sehingga, apabila yang dilayangkan Fadli hanya verbal aggressive saja, maka ini hanya berupa riak-riak saja, nanggung jika dianggap sebagai pukulan untuk pemerintah.

Namun layak juga kita mengapresiasi Fadli Zon yang membuat barisan oposisi tak lagi hanya terbatas di ruang-ruang parlemen dengan mekanisme keterwakilan partai politik. Hal ini terbukti dengan geliat manuver Fadli dan sohib karibnya Fahri Hamzah yang cukup merepotkan pemerintahan Jokowi, terutama menyoal diskursus politik publik yang dimainkan lewat media mainstream dan social media.

Kita bisa melihat sendiri betapa lakunya tanggapan-tanggapan politik dari Fadli Zon, bahkan hampir semua kebijakan Kabinet Kerja tak luput dari kritiknya. Terakhir, Fadli melontarkan pernyataan yang menyesali penganugerahan Medali Kemerdekaan Pers kepada Jokowi pada Hari Pers Nasional 9 Februari kemarin.

Level public trust untuk Fadli Zon memang tak bisa diremehkan juga, terbukti dari massifnya dia menggerakkan oposisi sosial secara virtual. Contoh paling sederhana, dulu Fadli Zon pernah menggelar lomba baca puisi "Sajak Tukang Gusur" lewat media sosial youtube dengan hadiah utama senilai 10 juta rupiah yang ramai-ramai diikuti oleh masyarakat. Tentu saja, ini adalah cara Fadli membangun gerakan oposisi dengan memanfaatkan media sosial.

Nah, saya lebih senang menyebut gerakan "perlawanan" Fadli ini sebagai oposisi pop. Apa itu oposisi pop? Saya sendiri cenderung mendefinisikannya sebagai budaya interaktivitas publik lewat kanal-kanal teknologi komunikasi yang menciptakan mekanisme informal terkait kontrol sosial atas diskursus dan politik kebijakan pemerintah.

Absahnya, Mayer (2005) berpandangan bahwa oposisi pop merupakan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik formal (parpol, parlemen dll) yang tak mampu menjalankan mandat pengawasan publik, serta adanya gerakan politik nonkelembagaan yang berhasil menggugah nurani kebenaran publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2