LATAR BELAKANG
Peralihan usia tahapan remaja menuju tahapan dewasa merupakan momen yang paling dinantikan, terlebih ketika menginjak usia 17 tahun. Hal ini sering kali terjadi karena kaum remaja merasakan momen menuju usia dewasa. Pembuktian momen ini dapat dilihat ketika remaja usia 17 tahun akhirnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketika seorang remaja telah memiliki KTP, langkah selanjutnya yang akan mereka lalui adalah membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, pengurusan SIM ternyata lebih lebih sulit dibandingkan membuat KTP. Proses ini memerlukan pengumpulan berkas administrasi, menghadiri tes teori hingga ujian kelulusan. Sayangnya, beberapa kaum remaja merasa tergoda mencari jalan pintas seperti "tembak SIM" atau dikenal sebagai "orang dalam" untuk menghemat waktu dan uang. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, praktek ilegal ini menimbulkan konsekuensi serius karena menghasilkan pengendara yang tidak taat aturan dan berkontribusi pada peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi, bahkan berakibat fatal bagi nyawa remaja dan orang lain.
Data dari Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2021 menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan, dengan kelompok pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda sebagai korban kecelakaan lalu lintas dengan persentase tertinggi, mencapai 43% yang mayoritas menggunakan jasa "tembak SIM".
Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk perizinan tes yang realistis dan memperbaiki proses pembuatan SIM, sehingga remaja tidak tergoda untuk mencari jalan pintas dan dapat menjadi pengendara yang berkualitas dihasilkan dari mekanisme pembuatan SIM yang tepat. Dengan demikian, perubahan positif dalam mekanisme pengurusan SIM dan kesadaran remaja akan taat aturan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bertanggung jawab bagi pengguna jalan di jalan raya.
PERMASALAHAN
Survei langsung yang dilakukan terhadap 10 orang murid SMAK IPEKA Balikpapan mengungkap fakta yang mengkhawatirkan. Bahwa seluruh responden memperoleh SIM melalui praktek "tembak" atau "orang dalam". Hasil survei ini menyoroti sebuah urgensi untuk mengajak kaum remaja lebih peduli dengan nilai-nilai hukum, taat hukum, dan berani bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Apabila situasi ini tidak ditangani dengan serius dan segera, dapat menimbulkan potensi penciptaan lingkungan pungutan liar (pungli) yang berkepanjangan. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius bagi integritas institusi POLRI, masyarakat dan mempengaruhi kualitas remaja sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga diperlukan suatu inovasi yang dapat digunakan dalam proses pembuatan SIM dengan mudah, yang terintegrasi dengan sebuah sistem digital.
PEMBAHASAN / ANALISIS
Untuk mengatasi permasalahan "tembak SIM" dan meningkatkan integritas serta efisiensi dalam proses perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM), diperlukan perubahan sistem alur pembuatan SIM yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah dengan menerapkan ide sebuah sistem baru bernama "LADAS (Layanan Administrasi Digital Akreditasi SIM)" yang akan dijalankan dan diawasi oleh tim di POLRI.Â
Sistem LADAS (Layanan Administrasi Digital Akreditasi SIM) adalah sebuah sistem yang berbeda dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang menghadirkan kemudahan dalam pelayanan perizinan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan LADAS, calon pemohon SIM dapat memilih untuk mendaftar secara online atau langsung di Satuan Pelayanan Administrasi SIM (Satpas) terdekat. Selain itu terdapat perubahan beberapa persyaratan pengurusan SIM, yaitu; 1) Melakukan ujian psikotes agar sehat dalam jasmani maupun rohani secara online/offline yang diawasi oleh Psikolog berlisensi; 2) Menambahkan syarat BPJS sebagai bagian penting untuk keselamatan pengemudi, terutama bagi yang belum terdaftar dalam BPJS sebagai jaminan kesehatan. Sesuai dengan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Biaya pembuatan SIM juga disesuaikan dengan tingkatan/kelas BPJS yang dimiliki masyarakat, yaitu kelas I hingga kelas III. Sehingga dapat memberikan biaya yang lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Konsep LADAS yang mencakup sistem administrasi digital dan proses pembuatan SIM yang efektif, transparan, dan legal, juga dapat berkontribusi dalam tercapainya tiga fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yaitu: 1) Fungsi Legislasi, DPR bertanggung jawab menyusun kebijakan yang mendukung penerapan dan pengembangan LADAS untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keselamatan masyarakat dalam pelayanan perizinan SIM; 2) Fungsi Anggaran, DPR memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem LADAS agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan; serta 3) Fungsi Pengawasan, DPR berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan LADAS, memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, LADAS dapat berperan dalam memajukan tiga fungsi DPR untuk mencapai tujuan legislatif, anggaran, dan pengawasan secara lebih efektif dalam pelayanan publik terkait perizinan SIM.
KESIMPULAN / SARAN
Mengatasi praktik ilegal "tembak SIM" menjadi tugas penting dalam mewujudkan remaja berkualitas dan lingkungan lalu lintas yang aman. Dalam upaya menciptakan remaja taat aturan dan perizinan yang transparan, solusi LADAS (Layanan Administrasi Digital Akreditasi SIM) yang mengimplementasikan sistem administrasi digital, tes yang berkualitas, dan biaya yang disesuaikan dengan tingkatan BPJS dapat memberantas pungutan liar, meningkatkan integritas polisi, serta mengedukasi remaja tentang pentingnya taat aturan dalam berkendara. Dengan langkah ini, diharapkan generasi penerus bangsa dapat berkontribusi pada keamanan dan keadilan masyarakat di jalan raya.
REFERENSI
Kementrian Perhubungan RI. (2022). Angka Kecelakaan Masih Tinggi, Menhub: Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Keselamatan Jalan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Â https://dephub.go.id/post/read/angka-kecelakaan-masih-tinggi,-menhub-kolaborasi-jadi-kunci-peningkatan-keselamatan-jalan
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqbqUd2fs0ui6vAwb7PO2EUmptPHqlVKywNqzh0NQn4/edit?usp=sharing
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Jdih bpk ri].
(n.d.). Database Peraturan [JDIH BPK RI]. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268
Instagram/polresbantuldiy
