Budaya bukan hanya tentang masa lalu yang dilestarikan, tetapi tentang masa depan yang sedang dibentuk. Sayangnya, dalam praktiknya, pelestarian budaya sering kali direduksi menjadi seremoni simbolik tahunan. Tari-tarian di atas panggung, parade adat, atau festival yang megah hanya berlangsung sesaat dan jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Jika pelestarian hanya dimaknai sebagai pertunjukan yang terjadwal, maka yang kita ciptakan sebenarnya bukan pewarisan nilai, tetapi budaya panggung yang hidup dalam kalender pemerintah, bukan dalam jiwa rakyat. Budaya semacam ini ibarat memetik buah dari pohon yang ditanam oleh nenek moyang, tanpa pernah menanam kembali. Ketika pohonnya mati, kita pun kehabisan warisan. Lebih dari itu, ketika budaya tahunan terpusat pada struktur kekuasaan dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pelaku aktif, maka yang terjadi bukan pelestarian, tetapi jebakan budaya sebuah kondisi yang mirip dengan konsep welfare trap dalam kebijakan sosial.
Dalam welfare trap, penerima bantuan kehilangan insentif untuk mandiri karena sistem bantuan justru membuat mereka takut kehilangan apa yang sudah mereka terima. Begitu pula dalam cultural trap, masyarakat diwarisi simbol budaya yang megah, tetapi kehilangan ruang partisipasi dan kepemilikan atas budayanya sendiri.
Panggung budaya dikuasai oleh segelintir elit yang menentukan bentuk, isi, dan waktunya, sementara masyarakat akar rumput yang leluhurnya adalah pemilik sah warisan itu hanya menjadi penonton, bukan pelaku.
Maka dari itu, menata budaya yang luhur sebagai aset masa depan tidak cukup dengan menjadikannya agenda tahunan. Pelestarian sejati menuntut langkah konkret membangun kembali partisipasi masyarakat, mentransmisikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan harian, dan membuka ruang agar budaya tumbuh secara organik, bukan hanya terjadwal secara administratif.
Dengan begitu, budaya tidak hanya menjadi kenangan masa lalu yang dibingkai indah di atas panggung, tetapi menjadi kekuatan hidup yang menuntun arah masa depan bangsa.
Jebakan Ekonomi Budaya
Namun dalam kenyataan di lapangan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan budaya sering kali hanya bersifat simbolik dan seremonial. Masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek budaya yang memiliki kuasa menentukan arah dan makna tradisi, melainkan hanya sebagai objek perayaan yang ditonton, diarahkan, atau dimobilisasi. Inilah yang dapat kita pahami melalui teori partisipasi Arnstein bahwa pelibatan semacam ini berada pada tingkat tokenisme atau bahkan manipulasi, di mana masyarakat tampak hadir, tetapi tidak benar-benar didengar atau diberdayakan. Adanya komodifikasi budaya, sebagaimana dijelaskan oleh John Urry dan Dean MacCannell, di mana tradisi dijadikan barang tontonan untuk konsumsi wisatawan dan kepentingan citra, bukan sebagai bagian dari kehidupan yang
bermakna dan dijalani.
Komodifikasi semacam ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari konstruksi yang dikendalikan oleh struktur hegemoni budaya, sebagaimana diuraikan oleh Gramsci. Kalangan elit baik itu bangsawan, "darah biru", pejabat, maupun aktor formal lainnya memiliki kontrol atas narasi budaya. Mereka menentukan tema acara, siapa yang tampil, bagaimana tradisi
diatur, bahkan makna yang boleh ditampilkan kepada publik. Masyarakat tidak hanya dikendalikan secara ekonomi, tetapi juga secara
simbolik dan kultural.
Dengan kata lain, pelestarian budaya yang dikendalikan dari atas justru menciptakan jebakan ekonomi budaya budaya yang tampil megah di permukaan, tetapi sesungguhnya meminggirkan rakyat dari akarnya. Tradisi yang semestinya menjadi ruang ekspresi, justru berubah menjadi ruang eksklusi. Maka pertanyaannya, untuk siapa budaya ini dipentaskan? Dan siapa yang sesungguhnya sedang kita rayakan warisan leluhur itu?
Jika pola ini terus dibiarkan, maka akan terjadi keterputusan antara generasi hari ini dengan warisan budaya mereka sendiri. Budaya hanya akan hidup dalam brosur pariwisata, dokumentasi foto, atau agenda protokoler, tapi mati dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus diarahkan pada model partisipatiftransformatif. Masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek penentu, pelaku, sekaligus pewaris makna. Panggung budaya harus dibuka, bukan hanya
untuk ditonton, tetapi untuk dihidupi dan ditumbuhkan bersama.
Dinding Bisu dalam Museum Terbuka
