Namun sebelumnya, Dinas PMD Majene bersama Aliansi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) telah  berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan Pilkades  tahun 2023.Â
Hasil konsultasi itu memastikan penyelenggaraan Pilkades bisa digelar sebelum berlakunya moratorium pada Oktober 2023. Sementara masa jabatan sejumlah Kades di Majene berakhir pada November 2023.
Sehingga PMD Majene mengupayakan pelaksanaan , dilaksanakan pada Mei atau Juni 2023 atau pertengahan tahun sebelum pemberlakuan moratorium.
Setelah itu riak-riak pelaksanaan atau penundaan Pilkades sudah tidak terdengar kabarnya lagi.Â
Namun memasuki tahun 2023 isu Pilkades kembali mucul kepermukaan. Namu kali ini nampaknya jalan terjal menuju Pilkades semakin panjang. Rupanya hadir masalah baru, persoalan anggaran.Â
Dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Majene tanggal 15 Maret 2023, Adi Ahsan, selaku Wakil Ketua II DPRD mempertanyakan anggaran Pilkades yang dianggap kurang. Pasalnya anggaran pelaksanaan Pilkades yang awalnya diformulasikan sesuai permintaan DPMD Majene sebanyak Rp 1 Miliar ternyata hanya  Rp 300 juta.Â
Adi Ahsan meminta agar BKAD menambah Rp 500 juta agar anggaran Pilkades sebanyak Rp 800 juta.
Permintaan tersebut disetujui oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kasman. Namun pada perubahan anggaran tahun 2023.
Masih RDP. Pada tanggal 12 Mei 2023 DPRD kembali membahas anggaran Pilkades bersama dinas terkait dan perwakilan kepala desa. Anggota DPRD Majene kembali mempertanyakan jumlah anggaran yang hanya berjumlah Rp 300 juta.Â
Namun masih pada tahap menambah jumlah anggaran pada APBD Perubahan.Â
Sekretaris DPMD Majene, Muhammad Waris, mengatakan bahwa anggaran Rp  300 juta yang disediakan oleh Pemkab Majene saat ini bisa saja digunakan untuk pelaksanaan Pilkades hingga pada tahapan hari pencoblosan nantinya.
