Setelah melakukan evaluasi lebih lanjut demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tekait fenomena Moto GP mandalika ini kita menjadi  lebih menyadari bahwasanya kunci keberlanjutan sektor pariwisata Lombok terletak pada sinergi antar seluruh stakeholder dengan memusatkan perhatian pada kepentingan masyarakat lokal. Hal ini menjadi penting mengingat masyarakat lokal lah yang menjadi kelompok paling berpengaruh serta terdampak atas pembangunan proyek ini. Jangan sampai pembangunan proyek yang terlihat super megah dan mewah di mata wisatawan asing ini membuat sang tuan rumah menjadi terbuang dan terpinggir.
Mulai dari penciptaan program yang dapat mensinergikan rencana pembangunan dengan potensi  lokal sehingga keunikan dan keunggulan destinasi dapat terangkat di mata wisatawan. Serta pemahaman secara lebih mendalam terkait positioning destinasi demi dapat lebih mudah dalam hal pemetaan dan rencana pembangunan pariwisata ke depannya. Kedua hal ini dipercaya mampu membuat wisata Lombok tetap ‘seksi’ di mata pengunjung meski tidak ada penyelengaraan Moto GP sehingga tercipta pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Kemudian dalam upaya untuk mengatasi ancaman gempuran investasi asing yang mengkhawatirkan masyarakat lokal, pemerintah Indonesia harus mulai untuk berfokus dalam peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM menjadi senjata paling ampuh dalam menciptakan lingkungan persaingan yang sehat antara masyarakat lokal dengan pihak asing. Selain itu, diharapkan juga bahwa pemerintah mampu menawarkan bantuan modal kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk mereka. Dengan kedua cara ini niscaya masyarakat lokal akan mampu bersaing atau bahkan bersinergi dengan pihak asing.
Isu terakhir terkait permasalahan sengketa tanah yang turut menyita perhatian dunia harus ditangani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Sebagai tuan rumah dari terselenggaranya salah satu sport event terbesar dan tersohor di dunia, yaitu Moto GP maka dalam pembangunan dan pelaksanaannya harus dilandaskan atas hukum internasional, khususnya dalam HAM. Oleh karena itu, dalam pembangunan The Mandalika yang akan terus berlanjut hingga tahun 2040 mendatang diperlukan suatu fokus pada kepentingan rakyat sehingga pembangunan dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Sebab, kita tidak boleh menampik fakta bahwa memang sudah seharusnya sebuah proyek negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya alih-alih mengenyangkan perut segilintir kelompok elit.
